DPR Desak Pemerintah Berlakukan Travel Warning ke Malaysia

Jakarta - Kasus perlakuan kasar petugas Rela terhadap WNI di Malaysia terus menjadi sorotan DPR. Komisi I DPR mendesak pemerintah supaya memberlakukan travel warning kepada WNI yang hendak ke Malaysia."Kita tidak rela terhadap apa yang dilakukan oleh Rela. Indonesia harus mengambil tidakan tegas yang bisa mengubah sikap Malaysia. Salah satunya kita akan desak pemberlakuan travel warning," kata Wakil Ketua Komisi I Yusron Ihza Mahendra di sela-sela sidang paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/10/2007).Yusron mengatakan, desakan travel warning tersebut akan dibahas dalam rapat internal Komisi I yang rencananya akan di gelar siang usai sidang paripurna. Dalam rapat tersebut tidak hanya kasus Rela yang dibahas, tapi juga semua kasus antara RI-Malaysia yang akhir-akhir ini sering terjadi.Yusron beralasan kenapa travel warning yang didesak, "Karena Malysia saat ini sedang giat-giatnya melakukan promosi pariwisata."Dengan pemberlakuan travel warning tersebut, bisa menjadi satu pukulan bagi Malaysia agar tidak main-main dengan Indonesia."Sehingga kita yakin ini bisa menjadi efek jera bagi Malaysia yang saat ini membangun turisme. Supaya dunia tahu, kalau Indonesia, negara tetanganya menyatakan Malaysia dalam bahaya. Dan bisa berdampak buruk terhadap pariwisata mereka," kata Yusron.Namun, travel warning seperti apa yang akan diberlakukan, Yusron menyerahkan sepenuhnya kepada Deplu.Yusron juga mengatakan, selain memberlakukan travel warning, Komisi I juga mendesak Presiden SBY agar melakukan pertemuan dengan PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi untuk membuat kesepakatan-kesepakatan yang tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak."Saya kira kepala negara kita juga perlu bertemu Badawi untuk membahas masalah bilateral, tidak saja kasus Rela. Karena kedua negara ini tidak akan mendapat keuntungan apapun kalau hubungan keduanya buruk," tandasnya. (anw/sss)