.webp)
"Badan Legislasi akan juga menggelar partisipasi publik untuk pembuatan atau kemudian harmonisasi dari Undang-Undang Perampasan Aset. Dan berikutnya, segera dibahas Undang-Undang Satu Data," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026).
Dasco menyinggung pengalaman pascabencana, ketika data yang dimiliki satu kementerian dengan kementerian lain berbeda. Ia menyebutkan hal ini menyebabkan ketidakselarasan data di lapangan.
"Ya, Satu Data itu kita lebih banyak pengalaman di bencana kemarin misalnya. Bahwa data satu kementerian dengan kementerian lain itu berbeda-beda sehingga kemudian di lapangan juga terjadi ketidaksinkronan ketika kemudian memberikan bantuan-bantuan kepada para pengungsi," ujar Dasco.
Ketua Harian DPP Gerindra ini mencontohkan ketidaksesuaian terkait bansos hingga BPJS yang dimiliki oleh kementerian. Ia berharap dengan hadirnya UU Satu Data Indonesia, tak ada lagi simpang siur di masyarakat.
"Sehingga kita akan sinkronkan menjadi satu data sehingga ke depan tidak ada lagi kesimpangsiuran data yang membuat situasi juga di lapangan tidak bagus," ungkapnya.
Simak juga Video 'Membaca Arah Baru Tata Kelola Data di Jakarta':
(dwr/gbr)
