.webp)
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) masih dalam tahap menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Puan menegaskan DPR melibatkan partisipasi yang berarti dari berbagai pihak.
"Terkait dengan hal yang tadi ditanyakan (RUU PPRT), saat ini kami masih meminta masukan-masukan terkait dengan hal tersebut supaya lebih banyak masukan dari pihak-pihak tertentu," kata Puan usai rapat paripurna DPR di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Baca juga: Menanti RUU PPRT Disahkan Tahun Ini |
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Puan menegaskan penyerapan aspirasi dari berbagai elemen agar muatan dalam RUU lebih komprehensif. Di samping itu, partisipasi berbagai pihak juga diperlukan untuk menghindari tumpang tindih dengan regulasi yang lain.
"Meaningful participation-nya dari bukan hanya dari satu pihak namun semua pihak terkait supaya lebih komprehensif dan jangan sampai kemudian tumpang tindih dengan undang-undang yang lain," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR menargetkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT disahkan tahun ini. Ketua Baleg DPR Bob Hasan mengatakan pihaknya terus melakukan konsultasi dan membuka partisipasi publik dalam penyusunan RUU PPRT.
"Kalau tahun ini sudah dipastikan tahun ini, ya. Tetapi kalau untuk bulannya, saya tidak bisa berestimasi seperti itu," kata Bob Hasan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3).
Bob mengatakan pihaknya akan kembali melanjutkan pembahasan seusai masa sidang DPR dimulai pada 10 Maret mendatang. Dia berharap berbagai masukan yang diterima dapat membantu penyempurnaan draf RUU PPRT.
Simak juga Video Anggota Baleg DPR: UU PPRT akan Jadi Penebus Dosa Negara-Pemerintah
