Pilkada DIY Butuh Rp 83 Miliar

Yogyakarta - KPUD DIY memperkirakan menyelenggarakan Pilkada DOY membutuhkan dana Rp 83 miliar. Dana tersebut sudah termasuk jika ada calon perseorangan atau independen yang ikut. Hal itu diungkapkan Ketua KPU DIY, Suparman Marzuki seusai bertemu dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kepatihan, Jl Malioboro, Kamis (4/10/2007)."Kemungkinan Pilkada DIY akan berlangsung 2008. KPUD DIY sesuai kewajiban konstitusi menyiapkan diri, kalau memang nanti keputusan politik DPR RI menyatakan penggantian gubernur DIY harus melalui mekanisme pemilu kita sudah siap," kata dia.Menurut Suparman, langkah yang diambil KPUD saat ini sebagai antisipasi bila pilkada gubernur DIY jadi dilakukan tahun 2008. Namun bila tidak, semua pekerjaan yang dilakukan KPU DIY tidak akan sia-sia karena 2009 sudah diselenggarakan pemilu. "Ini sebagai antisipasi saja, meski RUU Keistimewaan DIY yang akan menjadi landasan hukum pelaksanaan Pilgub DIY masih belum dibahas diDPR," katanya. Sebelumnya KPUD DIY memperkirakan Pilkada DIY membutuhkan dana Rp 60 miliar. Namun setelah dihitung secara detail, ternyata lebih besar dengan estimasi maksimal mencapai Rp 83 miliar. Hal ini disebabkan kemungkinan adanya calon perseorangan atau independen. "Perkiraan kita sebesar itu, tapi masih dalam perhitungan di atas kertas dengan estimasi maksimal," katanya.Bila dalam pilkada DIY nanti ada calon perseorangan, persiapan hingga proses verifikasi akan membutuhkan biaya besar pula. Belum lagi, konsekuensi UU No.22/2007 yang memberikan konsekuensi finansial yang besar pula dengan adanya panwas kecamatan, panwas lapangan, sosialisasi oleh PPS, logistik pemilu seperti kotak suara apakah akan menggunakan yang lama atau kota baru. "Padahal kotak suara lama tinggal 70 persen sehingga perlu menambah yang baru. Itu antisipasi maksimal dan setelah dihitung secara global oleh sekretariat mencapai Rp 83 miliar, bukan Rp 60 miliar lagi. Pngeluaran terbesar untuk logistik," katanya.Perhitungan itu juga diambil setelah melihat pelaksanaan pilkada kabupaten/kota di DIY beberapa waktu lalu. Termasuk masalah daerah-daerah di Kabupaten Kulonprogo yang susah dijangkau dengan transportasi sehingga membutuhkan biaya ekstra. "Belum lagi kalau nanti calon independen akan lebih dari satu. Semua kita hitung hingga kemungkinan pilkada diselenggaraan hingga putaran kedua," ujar Suparman. (bgs/djo)