DPR Diminta Pilih Anggota KPU Baru yang Berpengalaman

DPR Diminta Pilih Anggota KPU Baru yang Berpengalaman

- detikNews
Kamis, 04 Okt 2007 09:00 WIB
Jakarta - Pemilu legislatif dan Pilpres 2009 yang semakin dekat tidak akan memberi cukup waktu bagi anggota KPU baru untuk belajar. Untuk itu Komisi II DPR Diminta memilih 7 anggota KPU periode 2007-2012 yang sudah memiliki pengalaman di bidang kepemiluan."Menjadi anggota KPU adalah pekerjaan yang serius, bukan sambilan. Anggota KPU yang baru harus diutamakan mereka-mereka yang punya background di bidang kepemiluan," ujar Direktur Eksekutif CETRO Hadar Nafis Gumay dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (4/10/2007).Hadar mengungkapkan dari data-data dan profil 20 calon anggota KPU yang akan dipilih DPR pada pukul 10.00 WIB nanti, hampir setengahnya tidak memiliki pengalaman di bidang kepemiluan.Hal ini menurut dia cukup memprihatinkan. Karena jika nantinya mereka yang terpilih, maka nasib KPU ke depan akan sulit. "Pekerjaan besar sudah menanti. Salah kalau tugas KPU hanya diartikan sebagai pembuat kebijakan terkait pemilu. Anggota KPU bertugas membuat aturan teknis yang bersifat sangat rinci dan detail," kata Hadar."Tidak ada waktu bagi anggota yang tidak berpengalaman di bidang kepemiluan untuk belajar, karena mereka harus secepatnya bekerja," imbuh pria yang terjegal dalam tes psikologi seleksi anggota KPU ini.Selain pengalaman, Hadar meminta Komisi II DPR juga mengutamakan integritas para calon anggota sebagai syarat utama yang harus diperhatikan. "Jangan pilih calon yang punya problem di belakangnya," tegasnya.Meski begitu, Hadar berharap, siapa pun yang terpilih, semua pihak harus memberikan dukungan terhadap kinerja KPU mendatang, termasuk dengan kritikan. "Selain itu kita bantu mereka dengan asistensi semacam staf atau tim ahli," tuturnya.Meski mengaku kecewa, Hadar mengungkapkan proses pemilihan yang segera dilakukan, sudah tidak bisa dihentikan lagi. Karena sejak awal pemerintah tidak mau mendengar masukan dari masyarakat. "Jangan salahkan DPR yang memilih, tapi salahkan prosesnya yang sejak awal. Terutama pemerintah melalui panitia seleksi yang tidak mau mendengar masukan dari masyarakat," tandasnya. (bal/nrl)


Berita Terkait