Privatisasi Pendidikan Tidak Berarti Cuci Tangan

Jakarta - Privatisasi pendidikan mengemuka. Pemerintah dinilai memberi kesan akan melepas tanggung jawabnya terhadap dana pendidikan.Penilaian itu muncul karena pemerintah ingin mengurangi secara signifikan dana bantuan pendidikan dari APBN. Karena privatisasi membolehkan investasi asing masuk ke dunia pendidikan dasar, menengah, perguruan tinggi, serta pendidikan nonformal sampai 49 persen."Privatisasi seharusnya tidak berkorelasi dengan cuci tangan pemerintah dalam hal pendidikan. Pemerintah terkesan tidak menunjukkan goodwill terkait kewajibannya mencerdaskan bangsa," ujar Purek IV Unika Atma Jaya Jakarta Marcellinus Marcellino.Hal itu disampaikan dia dalam diskusi pendidikan di Kantor ICW, Jl Kalibata Timur, Jakarta, Rabu (3/10/2007).Menurut Marcellino, privatisasi pendidikan untuk konteks sekarang belum pas. "Kita belum siap menyambut datangnya pihak-pihak asing dalam dunia pendidikan, karena mutu pendidikan kita sebagian besar masih rendah. Sekolah-sekolah lokal rawan tutup operasionalnya," imbuh Marcellino.Menurutnya, amandemen UUD 1945 pasal 31 ayat 4 menyebutkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD. Di lain pihak, RUU Badan Hukum Pendidikan dan Perpres 76 dan 77 tahun 2007 malah memberi peluang privatisasi dalam pendidikan."Dampak kontradiksi itu, dana pendidikan dapat menjadi stabil atau diperkecil lagi di masa mendatang," urai Marcellino.Dengan privatisasi, berarti ada investasi masuk ke sekolah, sehingga sekolah bisa memperbaiki saraNa dan prasarana serta SDM-nya.Selain itu, hadirnya unsur asing dalam sekolah lokal bisa menjadi tantangan sekolah lain untuk berkembang lebih profesional. Bahkan bila sekolah yang mempunyai unsur asing itu berstandar internasional, maka berarti penghematan finansial, karena tidak perlu belajar ke luar negeri."Cuma, kecenderungannya, sekolah itu mahal. Ada tendensi sekolah lokal bertumbangan. Dan bisa saja ada kelunturan ikatan kultur batin secara nasional," tandasnya. (nvt/bal)