Ketua Komisi XI DPR Sebut Tak Ada Jalan Buntu di Politik

Inspirasi Bulan Suci

Ketua Komisi XI DPR Sebut Tak Ada Jalan Buntu di Politik

Dwi Rahmawati - detikNews
Sabtu, 28 Feb 2026 10:20 WIB
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, bercerita pengalaman spiritualnya terkait puasa. (dok detikcom)
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, bercerita pengalaman spiritualnya terkait puasa. (dok. detikcom)
Jakarta -

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan dunia politik tak mengenal sebutan 'jalan buntu'. Ia menyebut akan selalu ada pilihan yang paling banyak manfaatnya dan sedikit mudaratnya.

Hal itu disampaikan Misbakhun dalam acara Inspirasi Bulan Suci diselenggarakan oleh detikcom, Kamis (26/2/2026). Ia mengatakan politik memberikan sejumlah alternatif dalam mengambil kebijakan.

"Kalau politik itu kan tidak ada sesuatu yang jalan buntu," kata Misbakhun dalam perbincangan dengan detikcom.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Politikus Golkar ini menceritakan momen dilematis dalam mengambil keputusan atas sebuah kebijakan. Namun ia meyakini politik memberikan alternatif pilihan yang paling banyak kebermanfaatannya untuk umat.

"Politik inilah kan kemudian memberikan alternatif pilihan kebijakan, mana yang terbaik, paling banyak manfaatnya, paling sedikit mudaratnya. Dilematis sering, dilematis sering. Sangat sering. Contoh sederhananya, subsidi pupuk," ungkapnya.

Ia mencontohkan kebijakan skema pupuk subsidi dari cost plus margin menjadi market to market (subsidi hulu). Ia mengatakan cost plus membuat beban negara bertambah terus.

"Dengan harga pasar plus, negara justru menghemat. Kalau dulunya berapa pun harga yang dipatok oleh operator subsidi, itu negara akan bayar plus keuntungannya. Lah, kalau sekarang dengan mekanisme pasar, kemudian silakan mereka menggunakan mekanisme pasar, artinya apa? Mereka harus efisien. Negara justru bisa menghemat. Penghematannya berapa? 20-an persen," kata dia.

Ia pun menyinggung keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen untuk petani. Menurutnya, kebijakan diskon HET pupuk itu membantu petani.

"Bahkan keputusan yang luar biasa dari Pak Presiden, 20 persen itu bukan diambil oleh negara, tapi dijadikan diskon untuk petani. Itu kan pilihan politik," imbuhnya.

Tonton juga video "Alasan Komisi XI DPR Pilih Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI"

(dwr/jbr)


Berita Terkait