Publik Diminta Menilai Kabinet Bayangan Versi Politisi DPR

Jakarta - Manfaat kabinet bayangan bentukan Koalisi Muda Parlemen Indonesia (KMPI) masih tanda tanya. Namun KMPI meminta publik menilai 35 menteri yang terpilih dalam kabinet itu."Hari ini kami serahkan ke publik. Publiklah yang akan menilai," ujar juru bicara KMPI sekaligus merangkap Menteri Pertahanan dan Keamanan Yuddy Chrisnandi dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/10/2007).Menurut Yuddy, 35 nama itu diperoleh bukan asal comot. Melainkan diambil dari kualitas serta kapasitas yang mumpuni sehingga bisa menjadi penyeimbang Kabinet Indonesia Bersatu (KIB).Yuddy menjelaskan, meskipun kehadiran kabinet bayangan ini memicu pro dan kontra, kehadirannya memberi hal baru dalam perpolitikan Indonesia."Kehadirannya insya Allah mampu memberikan media baru dalam perpolitikan di Indonesia," ujar Yuddy.Dalam kabinet ini, lanjut politisi Partai Golkar ini, tidak diperlukan presiden, wapres, menko, dan perdana menteri bayangan."Hal ini biar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan dan kewenangan," imbuh dia.Adanya kabinet bayangan ini, lanjut Yuddy, menjadi kritik yang konstruktif. Mereka mengharapkan bisa kritis terhadap menteri di KIB dan punya kompetensi untuk head to head.Berikut susunan kabinet bayangan:- Menteri Pertahanan dan Keamanan: Yuddy Chrisnandi (PG)- Menteri Luar Negeri: Hajriyanto Y Thohari (PG)- Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet: Ali Mochtar Ngabalin (PBB)- Menteri Perhubungan Abdullah Azwar Anas (FKB)- Menteri Pekerjaan Umum dan Infrastruktur: Abdul Hakim (PKS)- Menteri Agama: Muhammad Zainul Majdi - Menteri Sosial dan Kemanusiaan: Maria Ulfah Anshori (PKB)- Menteri Pendidikan Nasional: Ferdiansyah (PG)- Menteri Dalam Negeri: Ida Fauziyah (KB)- Menteri Komunikasi dan Informatika: Dedi Djamaluddin Malik (BPD)- Menteri Perindustrian dan Perdagangan: Hasto Kristiyanto (PDIP)- Menteri Keuangan: Rama Pratama (PKS)- Menteri Kesehatan: Diah Devawatie (PBR)- Menteri Pertambangan dan Energi: Tjatur Sapto Edy (PAN)- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pemberantasan Korupsi: Agus Purnomo (PKS)- Menteri Negara BUMN dan Investasi: Fahri Hamzah (PKS)- Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan urusan Perbatasan: Jacobus Kamarlo Mayongpadang (PDIP)- Jaksa Agung: M Aziz Syamsuddin (PG)- Kepala Bappenas: Vera Febhyanthy (PD)- Gubernur Bank Indonesia: Andi Rahmat (PKS)- Kapolri Syahrin Hamid (PAN)- Menakertrans Abubakar (PKS)- Menpora Ario Wijanarko (PKB)- Menteri Perumahan Rakyat Rahman Syagaff (PPP)- Menkum dan HAM Gandjar Pranowo (PDIP)- Menteri Pertanian dan Urusan Pangan Nusron Wahid (PG)- Menteri Urusan Perempuan dan Anak Badriah Fayumi (FKB)- Menteri kebudayaan Pariwisata Jeffrey Johanes Massie (PDS)- Menteri Negara Pelestaraian Lingkungan Hidup dan perlindungan Satwa Ruth Nina M Kedang (PDS)- Menteri Kehutanan dan Pekenbunan Effendi Simbolon (PDIP)- Menristek Zulkiflimansyah (PKS)- Menteri Koperasi dan UKM Hilman Rosyad Syihab (PKS)- Menteri Kelautan dan Perikanan Andreas Pareira (PDIP)- Menteri Kependudukan/ Kepala BKKBN Al Amin Nasution (PPP)- Kepala BIN Happy Bone Zulkarnaen (PG)Sementara itu, Soetardjo Soerjogoeritno dan Muhaimin Iskandar menjadi dewan penasihat. (mly/nrl)