HNW Berharap OKI Solid Dukung Kedaulatan Palestina

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung Sekretariat Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan negara-negara anggotanya yang secara terbuka menolak dan mengecam keras pernyataan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Israel Mike Huckabee. Sebab Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Israel mendukung hak Israel untuk lakukan perluasan wilayah penguasaan Israel hingga ke batas antara Sungai Nil hingga ke Eufrat.

Menurutnya, hal itu berarti perluasan itu bukan hanya Israel kuasai Palestina (Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur) tapi bahkan meluas ke negara-negara Timur Tengah lainnya yang petanya bahkan dinampakkan dalam atribut militer Israel. Bahkan beberapa kali dinyatakan oleh pejabat-pejabat Israel bahwa ekspansionisme Israel itu meluas hingga meliputi sebagian kawasan Mesir, Arab Saudi, Irak, dan seluruh kawasan Suriah, Yordania hingga Lebanon.

Dia pun mendukung sikap OKI bahwa pernyataan Dubes AS itu sangat berbahaya, ekstrem, provokatif. Menurutnya pernyataan itu menimbulkan ketegangan, melanggar hukum internasional, konvensi PBB, melegitimasi pendudukan ilegal, dan karenanya wajib ditolak,

Menurutnya, hal ini harus membangkitkan tanggung jawab OKI untuk kuatkan solidaritas untuk kuatkan eksistensi agar dapat menyelamatkan kedaulatan negara-negara anggotanya termasuk Palestina. Sehingga Palestina bisa selamat dari ekspansionisme dan penjajahan Israel.

"Ini juga momentum bagi OKI karena sikap tegasnya itu juga menjadi sikap dari Liga Arab, Liga Muslim se-Dunia, GCC (organisasi Kerja Sama negara-negara Teluk) dan sikap bersama dari 11 Menteri Luar Negeri anggota OKI, seperti Arab Saudi, Mesir, Turki, Yordania, Qatar, UEA, Palestina, Indonesia, Pakistan, Oman, Kuwait, 1dan Bahrain. Sebagian besar para Menlu itu bahkan berasal dari negara yang menjadi anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP)," kata HNW dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).

HNW menjelaskan pernyataan Dubes AS tersebut juga jelas tidak sejalan dan bertentangan dengan upaya perdamaian yang sedang dipromosikan oleh Presiden AS Donald Trump dengan BoP-nya. Hal ini menjadi ujian atas keseriusan dan efektivitas keberadaan BoP untuk mewujudkan perdamaian dan menghentikan perang atau sebaliknya bagi AS hanya kedok saja untuk menyelamatkan Israel dan memberikan legitimasi bagi laku ekspansionis Israel.

"Sehingga sudah seharusnya bila negara-negara OKI yang menjadi anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) untuk selain menolak secara terbuka pernyataan Dubes AS untuk Israel juga menuntut Trump untuk memberikan klarifikasi terbuka bila memang serius hadirkan perdamaian atau peace di kawasan agar segera mengoreksi pernyataan Dubesnya itu," tuturnya.

"Dan bila perlu segera menarik dubes Huckabee dari Israel, tapi bila tetap tidak ada koreksi dan membiarkan pernyataan terbuka Dubes AS itu, maka bisa diartikan bahwa Trump pun sependapat dengan Dubesnya, dan potensial menggagalkan misi BoP yang dibentuknya sendiri yakni untuk akhiri perang dan hadirkan perdamaian," sambungnya.

Apalagi, lanjutnya, kecaman dan desakan terhadap pernyataan Dubes Huckabee itu bukan hanya berasal dari luar AS, tetapi juga dari dalam negeri AS.

"Beberapa tokoh di dalam negeri AS juga tegas meminta agar Dubes Huckabee untuk ditarik dan tidak mewakili AS di luar negeri karena pernyataannya yang berbahaya bagi perdamaian dan kepentingan AS," jelasnya.

HNW mengatakan apabila pernyataan yang ekstrem dan provokatif ini dibiarkan, maka akan terus menimbulkan kondisi Timur Tengah yang semakin panas dan jauh dari peace atau perdamaian.

"Adanya agenda wujudkan klaim Israel Raya sebagaimana disebut Dubes AS itulah yang sudah lama dikritisi dan diingatkan oleh kelompok-kelompok perlawanan di Gaza/Palestina, dan untuk menyelamatkan negara-negara di sekitar Palestina yang potensial menjadi korban mimpi Israel Raya," tuturnya.

Menurutnya, hal itu pula yang menyebabkan Kelompok Perlawanan Gaza melakukan tindakan Badai Al Aqsha pada 7 Oktober 2023 untuk menyelamatkan Masjid Al Aqsha/Palestina. Hal itu juga membuat negara-negara tetangga Palestina yang potensial jadi korban ekspansionis klaim Israel Raya.

"Oleh karenanya, penjajahan Israel di Palestina termasuk atas Gaza, Tepi Barat, apalagi memperluasnya hingga ke kawasan antara sungai Nil dan Eufrat sebagaimana disebut oleh Dubes AS harus dihentikan dengan solidaritas yang kuat antara OKI, Liga Arab dan GCC termasuk oleh negara-negara anggota dari tiga organisasi internasional itu yang juga menjadi anggota BoP," ujarnya.

HNW menjelaskan perlu adanya pembahasan serius di BoP soal Israel yang akan memperluas kawasan pendudukan. Hal itu berarti yang membiarkan Israel melanjutkan perang dan menjauhkan perdamaian untuk menunjukkan efektivitas BoP yang dibentuk oleh Presiden Trump.

"Pernyataan Dubes AS yang dinyatakan di Tel Aviv sementara di Washington sedang digelar KTT BoP, jelas bertentangan dengan penghentian perang dan hadirkan perdamaian yang dinyatakan Trump dengan BoP-nya, serta bertentangan dengan prinsip solusi dua negara yang juga disebut dalam penolakan OKI dan pernyataan bersama 11 Menlu OKI, dan secara langsung dinyatakan oleh delegasi negara-negara anggota BoP dari negara-negara anggota OKI yang hadir dalam KTT BoP di Washington kemarin," tuturnya.

Lebih lanjut, HNW mengatakan bahwa pembelaan eksistensi negara Palestina Merdeka, yang sudah diakui oleh 153 negara anggota PBB. Sekalipun dalam bentuk two state solution harus menjadi pegangan bersama untuk menolak pernyataan tersebut, meskipun PM Israel Netanyahu dan pejabat-pejabat Israel lainnya secara terbuka berkali-kali menolaknya.

"Padahal 4 dari 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB juga sudah mengakui Palestina sebagai negara merdeka," ujarnya.

HNW menegaskan bila pernyataan Dubes AS yang akan melanggengkan perang, mengancam perdamaian, dan memperluas penjajahan Israel itu tidak juga dikoreksi oleh Presiden Trump, maka opsi Indonesia untuk menarik diri dari keanggotaan BoP. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo di depan pimpinan Ormas Islam dan para mantan Menlu/Wamenlu, penting dipertimbangkan untuk dilaksanakan.

"Karena pernyataan itu jelas bertentangan dengan ketentuan UUD NRI 1945 yang menjadi rujukan di Indonesia, yakni menghapus segala bentuk penjajahan, dan tidak sesuai dengan sikap resmi Indonesia yang berulang kali dinyatakan Presiden Prabowo maupun Menlu Sugiono yang tetap membela Palestina dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina sekalipun dalam skema two state solution. Suatu hal yg tidak akan terwujud bila wacana Israel raya yang didukung oleh Dubes AS itu tidak dikoreksi dan dibiarkan menjadi agenda ekspansionisme/kolonialisme Israel," tutupnya.