Tiga Daerah Rawan Konflik di Indonesia Kondusif

Jakarta - Pemerintah menjelaskan keamanan di tiga wilayah rawan konflik, seperti Aceh, Papua dan Maluku saat ini relatif kondusif. Meski demikian, pemerintah tetap mengawasi keamanan daerah tersebut."Antisipasi dan kewaspadaan itu dilakukan untuk mencegah aksi separatisme dan pelanggaran di perbatasan," kata Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Widodo Adi Sutjipto dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/10/2007).Menurut Widodo, perkembangan situasi di NAD pada masa rehabilitasi pasca tsunami dan reintegrasi pasca konflik, memang belum sempurna. Diakuinya, masihbanyak pihak yang belum puas hingga terkadang masih terjadi gesekan, contohnya, tindakan penurunan bendera merah putih menjelang 17 Agustus 2007 lalu."Adanya pembentukan parpol lokal dengan nama partai GAM juga dinilai kurang sejalan dengan MoU Helsinki,"ujar Widodo.Sementara untuk keamanan di Papua, lanjut Widodo, walau ada gerakan separatis politik maupun bersenjata, namun bukan ancaman besar.Selama ini, aktor separatis di wilayah kepala burung cendrawasih ini hanya mengangkat isu seputar HAM, serta keterbelakangan pembangunan di Papua baik didalam dan luar negeri."Tujuan jelas, agar integrasi Papua ke Indonesia ditinjau ulang oleh PBB," ucap Widodo.Oleh sebab itu, pemerintah akan secara giat terus mempercepat pembangunan Papua melalui pelaksanaan otonomi khusus Papua. Begitu juga dengan situasi di Maluku, masih banyak aksi yang dilakukan gerakan organisasi Republik Maluku Selatan (RMS).Salah satu aksinya yaitu, melalui aksi tarian Cakalele dan pembentangan bendera RMS saat kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Ambon, 3 Juli 2007 lalu. Termasuk pengibaran bendera RMS saat peresmian dua kantor LSM di Utrecht, Belanda, 24 Maret 2007.Dijelaskan Widodo, secara politik elemen pendukung RMS masih tetap aktif. Kegiatan mereka biasanya dilakukan dengan cara-cara provokasi melalui penyebaran selebaran gelap, peledakan bom rakitan, dan pengibaran bendera. Biasanya provokasi dilakukan dalam acara yang bisa meraih simpati nasional dan internasional untuk menunjukkan eksistensi.Widodo menambahkan, untuk mengatasi dan menjaga kewaspadaan gerakan disintegrasi tersebut, pemerintah telah mengupayakan beberapa kebijakan penanggulangan, seperti kegiatan operasi intelijen dan pemberadayaanwilayah pertahanan. Pihaknya juga mendorong efektivitas penyelenggaraan pemda berdasar desentralisasi dan otonomi khusus yang ada.Diharapkan, pemda benar-benar mengelola pertumbuhan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Peningkatan diplomasi internasional dalam mencounter isu negatif separatis juga dilakukan," tandas Widodo. (zal/nal)