Ada Kepentingan Global, RI Hati-Hati Sikapi Myanmar

Jakarta - Pemerintah Indonesia sangat berhati-hati menyikapi aksi kekerasan di Myanmar yang menelan korban jiwa tersebut. Indonesia menyadari kepentingan global dalam aksi di wilayah yang dulu bernama Burma ini."Memang benar ada kepentingan global dalam aksi kekerasan di Myanmar terkait sumber daya dan energi, karena kita tahu perkembangan lingkungan strategis yang berkenaan dengan itu, tidak terlepas pula dari kepetingan negara-negara besar," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Widodo AS.Hal itu disampaikan dia dalam Rapat Koordinasi dengan Komisi I di Gedung DPR RI, Jl Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Senin (1/10/2007).Namun, lanjut Widodo, pemerintah Indonesia memang menilai perlunya jaminan standar internasional terhadap penegakkan HAM dan demokartis. "Untuk itu Indonesia dan Myanmar akan terus menjaga hubungan historis ada yang untuk selesikan konflik yang terjadi dan mempertimbangkan adanya kepentingan global dalam konflik tersebut," jelasnya.Perlunya sikap kehati-hatian dalam menyikapi persoalan kekerasan di Myanmar juga disampaikan oleh sejumlah anggota Komisi I DPR di sela-sela rapat. Anggota Komisi I dari FPDIP Sutradara Ginting meminta agar pemerintah tidak sekadar melihat pertikaian tersebut sebagai aksi kekerasan semata tetapi lebih jauh dari itu.Alasannya, di wilayah terdapat sumber daya alam berupa gas dan minyak. Dengan keberadaan sumber daya alam seperti ini membuat Cina dan negara barat memiliki kepentingan terhadap situasi di Myanmar. Tidak tertutup kemungkinan ada skenario negara-negara asing lainnya untuk menguasai jalur perdagangan di di Teluk Benggala yang biasa digunakan untuk mengangkut minyak dan gas."Jadi, dalam menyikapi masalah Myanmar pemerintahharus benar-benar hati-hati. Karena apa yang terjadi tidak semata masalah penegakkan HAM dan demokratisasi. Kalau benar, jalur perdagangan dibuka di Teluk Benggala maka itu berpengaruh terhadap jalur di Selat Malaka. Ini tentunya berpengaruh terhadap kepentingan Indonesia secara geopolitik dan geostrategis," ucap Sutradara.Sementara, anggota Komisi I dari FPBB Yusron Ihza Mahendra yang mengatakan, Indonesia harus tetap mengedepankan kepetingan nasionalnya dalam menyikapi aksi kekerasan di Myanmar. Sebab, selama ini diplomasi luar negeri Indonesia cenderung merugikan kepentingan di dalam negeri, contohnya kerjasama dengan Singapura.Menurut Yusron, Myanmar memiliki 0,3 persen cadangan gas dunia dan itu menjadi perebutan banyak negara seperti Cina dan Malaysia. "Jika Cina berhasil mengalihkan jalur perdagangan dari Selat Malaka ke Teluk Benggala, maka mau tidak mau berpengaruh terhadap kepentingan strategis Indonesia," imbuhnya. (zal/ken)