Calon Anggota KPU

Theofilus Waimuri, Mantan Diplomat yang Kontroversial

- detikNews
Senin, 01 Okt 2007 04:10 WIB
Jakarta - Theofilus Waimuri merupakan salah satu dari 21 calon anggota KPU yang kontroversial. Dalam UU nomor 22/2007 disebutkan, salah satu syarat anggota KPU adalah tidak menjadi anggota partai politik dalam lima tahun terakhir. Namun dari rekam jejak Jaringan Pemantau Seleksi Calon Penyelenggara Pemilu (JPS-CPP), Theofilus dalam 5 tahun terakhir adalah anggota salah satu partai politik. Hal ini dibuktikan dengan adanya data dari KPU yang menyatakan bahwa Theofilus adalah calon anggota legislatif tahun 2004 dari daerah pemilihan provinsi Papua yang mewakili Partai Demokrat dengan nomor urut 5. Namun dalam pendaftaran seleksi administrasi anggota KPU, Theo menandatangani pernyataan tidak pernah menjadi anggota parpol. Keterangan bahwa Theo tidak lagi menjadi anggota parpol selama 5 tahun terakhir justru dikeluarkan Partai Golkar DKI Jakarta pada 26 Juni 2007.Saking kontroversialnya, di kalangan komisi II DPR sempat terjadi pro-kontra apakah Theo akan dipanggil mengikuti fit and proper test atau tidak. Akhirnya, hari Kamis 27 September 2007, komisi II memutuskan memanggil Theo sekaligus untuk memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai kesimpangsiuran mengenai dirinya.Tak semua anggota DPR bisa menerima keputusan itu. Beberapa anggota DPR bahkan mengancam akan walk out, jika Theo jadi menjalani tes ini. Salah satu anggota yang sudah memastikan akan walk out adalah anggota DPR komisi II dari FPAN, Andi Juliani Paris.Peserta seleksi tes akan tampil berdasarkan abjad. Namun, karena kontroversial, Theo akan diuji pada urutan pertama Senin (1/10/2007).Hasil penelusuran rekam jejak JPS-CPP, Theo pernah terlibat kasus penyimpangan keuangan pada tahun 2003. Dia dilaporkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena terbukti melakukan penyimpangan keuangan yang merugikan negara sewaktu melaksanakan tugas sebagai Kepala Perwakilan RI di KBRI Windhoek, Namibia, Afrika.Dalam SK Menteri Luar Negeri No 287/KP/VII/2003/01 pada bulan Juli 2003 menunjukkan Theo terbukti melanggar pasal 2 huruf d, f, g, h, p dan z serta pasal 3 huruf a, b, dan f Peraturan Pemerintah nomor 30/1980. Theo dijatuhi hukuman disiplin berupa penarikan dari penempatan di luar negeri terhitung mulai 31 Juli 2003. Melalui analisis dokumen dan browsing internet, JPS-CPP menilai Theo tidak memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu baik sebagai penyelenggara, pengawas, pemantau maupun peneliti.Theo dinilai tidak mengumpulkan tulisan maupun artikel mengenai kepemiluan. Browsing di internet juga tidak menghasilkan data mengenai pemahaman Theo terhadap pemilu. Sehingga, keahlian Theo dalam penyelenggaraan pemilih diragukan. Kecuali, mungkin pengalaman Theo dalam memimpin anak buah selama menjabat sebagai dubes.Dari data JPS-CPP, Theo dilahirkan di Dawai, Papua tanggal 8 Mei 1946. Masa kecilnya dihabiskan di Papua. Theo pindah ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan SMU dan Universitas. Pendidikan tertinggi yang dimiliki adalah pendidikan sarjana (S1) di bidang politik dan kemasyarakatan, yang diperolehnya dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta tahun 1974. Pengalaman organisasi yang dimiliki antara lain pernah menjadi Ketua Pers Mahasiswa Papua di Jakarta tahun 1964-1973. Pernah menjadi anggota Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jakarta tahun 1966-1970. Theo pernah menjadi presiden Counsuler Corps di Amerika Serikat tahun 1995-1996 dan menjadi Bendahara Diplomatic Corps Namibia tahun 1999-2003. Theo juga pensiunan PNS Sekretariat Jenderal Deplu, serta pernah menjadi mantan dubes RI untuk Namibia tahun 2000-2003. Theo pernah menerima penghargaan dari Presiden RI berupa Satya Kencana Karya 30 tahun sebagai PNS.

(nwk/gah)