Klarifikasi Laurel Heydir Soal Administrasi Calon Anggota KPU

Jakarta - 12 Dari 21 calon anggota KPU disebut Jaringan Pemantau Seleksi Calon Penyelenggara Pemilu (JPS-CPP) cacat administratif. Namun Laurel Heydir punya penjelasan soal itu.Laurel merupakan salah satu calon anggota KPU yang disebut JPS-CPP cacat administratif karena tidak mengumpulkan formulir kesediaan mundur sebagai dosen sebuah PTN di Palembang.Kepada detikcom, Sabtu (29/9/2007), melalui surat elektronik, Laurel menjelaskan, formulir yang dimaksud disebut Formulir-7B, yaitu pernyataan kesediaan mengundurkan diri bagi mereka yang memiliki jabatan politik/struktural/fungsional pada instansi negeri."Karena saya sudah mengundurkan diri dari posisi sebagai staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sehingga praktis saya tidak lagi memiliki jabatan fungsional sebagai dosen PTN, maupun struktural sebagai Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara di FH Unsri," sebut Laurel.Itu sebabnya, lanjut dia, yang diisi dan dilampirkan pada berkas pendaftaran calon anggota KPU adalah Formulir-7A, yaitu pernyataan tidak memiliki jabatan politik/struktural/fungsional pada instansi negeri.Laurel pun kepada detikcom menyertakan bukti pengunduran dirinya dari FH Unsri, serta surat disposisi Rektorat Unsri yang memproses pemberhentian dirinya, termasuk persetujuan Dekan FH Unsri untuk pengunduran dirinya dari FH Unsri.Pria 49 tahun berprofesi konsultan hukum yang menjabat sebagai staf ahli PAH I DPD ini tercatat menyatakan mengundurkan diri dari FH Unsri pada 21 Juni 2007. Sedangkan tanggapan tertulis tidak berkeberatan yang diteken Dekan FH Unsri HM Rasyid Ariman SH MH keluar pada 2 Juli 2007."Untuk selanjutnya saya berharap keantusiasan berbagai pihak dalam mengkritisi proses pencalonan KPU agar dilakukan secara proporsional dengan dilandasi oleh itikad baik bagi terselenggaranya demokrasi di Indonesia," sebut Laurel. (sss/ana)