.webp)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti praktik Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang digadaikan menjelang Ramadan. Pemprov DKI pun akan memperketat pengawasan.
Hal itu disampaikan Pramono saat ditemui seusai peresmian Meruya Sport Park di Meruya Utara, Jakarta Barat, Kamis (12/2/2026). Pramono menegaskan KJP merupakan program utama untuk mendukung pendidikan warga kurang mampu dan tidak boleh disalahgunakan.
Ia mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait temuan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang pertama khusus untuk KJP, segera saya akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk tidak digadaikan," kata Pramono.
Menurutnya, KJP adalah program strategis yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok ekonomi terbawah. Karena itu, pemanfaatannya harus tepat sasaran.
"Karena KJP ini adalah hal yang prinsip untuk bisa merubah kehidupan masyarakat terutama di lapis terbawah," ujarnya.
Pramono menyebut berbagai indikator sosial di Jakarta menunjukkan perbaikan, seperti angka kemiskinan dan stunting. Ia meyakini salah satu faktor pendorongnya adalah program bantuan pendidikan dan sosial dari Pemprov DKI.
"Hal itu terbukti dari hasil BPS kita, semua indikator berkaitan dengan kemiskinan, stunting, dan sebagainya mengalami perbaikan. Saya meyakini itu karena ada KJP, KJMU, pemutihan ijazah, dan sebagainya," tuturnya.
Pemprov DKI, kata Pramono, akan menyiapkan langkah pengawasan agar praktik penggadaian KJP tidak terus berulang, sekaligus memastikan bantuan pendidikan tersebut benar-benar digunakan untuk kebutuhan sekolah penerima manfaat.
Simak juga Video 'Pramono Tegaskan Tak Cabut KJP-KJMU Pelajar-Mahasiswa yang Demo':
(bel/yld)
