.webp)
Rapat paripurna DPR RI menetapkan Polri di bawah presiden, bukan dalam bentuk kementerian. Pakar menilai bahwa inti reformasi Polri bukan terkait kelembagaan, tetapi soal budaya organisasi.
Kriminolog dari Universitas Indonesia, Bagus Sudharmanto, menilai tantangan Polri ada pada budaya organisasi. Oleh karena itu, masalahnya bukan soal Polri ada di bawah siapa.
"Iya, menurut saya, tantangan Polri lebih pada budaya organisasi, akuntabilitas publik yang berujung kepercayaan, transparansi dalam berbagai kasus, dan profesionalisme. Jadi bukan sekadar 'di bawah siapa'," ujar Bagus kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia memberikan contoh kecil terkait reformasi Polri. Salah satunya soal penggunaan body cam.
"Body cam menjadi alat bukti objektif. Melindungi anggota dari tuduhan palsu atau mengurangi sengketa 'kata polisi vs kata warga' misalnya. Lebih dari itu, body cam kan memberikan rekaman faktual kejadian, sehingga dalam banyak kasus, justru dapat membela petugas, dan 'membatasi' petugas melakukan penyimpangan," lanjutnya.
Dia melanjutkan bahwa budaya organisasi itu erat dengan pola nilai dan kebiasaan. Anggota Polri dibentuk lewat ini.
"Jadi maksud budaya organisasi itu berkaitan dengan pola nilai, kebiasaan, norma tidak tertulis, dan praktik keseharian yang membentuk perilaku anggota. Makanya, masalah budaya bukan individu semata, tapi merupakan pola sistemik yang kokoh," ungkapnya.
Lihat juga Video 'Kisruh Pembongkaran Cagar Budaya Eks Asrama VOC di Gresik':
(rdp/hri)
