DPR Harus Rombak Sistem Seleksi, Data Intel Bisa Dipakai

Jakarta - Kasus suap Irawady Joenoes dinilai sebagai momen bagi DPR untuk berbenah. Sebagai penyeleksi komisioner pada komisi yang dibentuk negara, DPR diminta merombak dan membuat mekanisme baru. Salah satunya, dengan menggunakan data-data intelijen."Yang harus dijaga oleh DPR adalah fit and proper test yang lebih terbuka dan melibatkan uji publik. Juga menggunakan data intelijen dan data psikologis, yang selama ini tidak pernah tersentuh dalam fit and proper test. Ini untuk melihat aspek integritas dan moralitas," urai Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/9/2007).Menurut dia, kasus suap Irawady harus menjadi pelajaran bagi DPR. Sebagai salah satu lembaga penyelenggara negara, DPR diminta memperbaiki mekanisme fit and proper test bagi calon komisioner yang akan duduk di komisi independen seperti KPU dan KY."Calon anggota lembaga yang melalui DPR harus betul-betul clean and clear. Ini ujian bagi kita untuk memilih orang-orang yang berintegritas tinggi. Karena KPU dan KY ini produk DPR," kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu.Dia juga menyatakan keprihatinan atas kasus suap yang menyeret Irawady dan menjadikan pria yang pernah mendapat Piagam Tanda Kehormatan Republik Indonesia itu sebagai tersangka. Cak Imin meminta agar kasus ini diusut tuntas."Ini sangat memprihatinkan. Ini kasus terulangnya (korupsi) KPU, di mana komisi terlibat urusan di luar tanggung jawab dan kewenangannya. Jadi harus diusut tuntas, karena KY dan KPU kan produk DPR," pungkasnya. Ingin berdiskusi dan ngobrol mengenai kasus penangkapan Irawady Joenoes? Silakan bergabung dalam: DetikForum (fiq/nrl)