Baleg DPR melakukan rapat dengan semua pimpinan komisi di DPR mengenai evaluasi RUU Prolegnas Prioritas 2026 yang sudah disahkan pada Desember 2025. Komisi III DPR menyampaikan, ada 4 RUU prioritas yang kini masih dalam proses pembahasan.
Perkembangan RUU ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana saat rapat dengan Baleg DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Dede menyebutkan ada 4 RUU yang saat ini menjadi prioritas di Komisi III DPR.
"Izin sampaikan dari Komisi III DPR ada prioritas tahun 2026 Komisi III DPR RI, pertama RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, kedua RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana, ketiga RUU tentang Jabatan Hakim, keempat RUU tentang Hukum Acara Perdata yang tadi diusulkan sebelumnya dari pemerintah sekarang jadi usulan DPR," kata Dede saat rapat.
Ketua Baleg DPR Bob Hasan lalu merespons Dede. Bob mengatakan ada beberapa komisi yang menganggap RUU yang dibahas Komisi III DPR banyak sekali.
"Iya, Pak Dede, barusan sebelah kiri saya Pak jenderal ini karena saya dengan Komisi III juga, jadi pertanyaan bertendensi kok Komisi III ini banyak banget 4, ada 4 gitu maksudnya, 4 UU," ucap Bob.
Bob mengatakan Komisi III DPR memang tengah banyak membahas RUU yang sifatnya lex specialis. Selain itu, ia menyebutkan RUU Perampasan Aset dinilai menjadi beban bagi Komisi III DPR untuk segera diselesaikan.
(maa/rfs)