DPR Minta Pemerintah Ikut Andil dalam Kasus Myanmar

Jakarta - Kerusuhan yang terjadi di Myanmar memprihatinkan kaukus anggota DPR untuk Myanmar. Pemerintah Indonesia diminta untuk mengambil peranan diplomatik agar tak melakukan kekerasan."Pemerintah Indonesia harus mengambil peranan diplomatik yang tegas dalam meyakinkan rezim militer agar tidak melakukan kekerasan dalam menghadapi protes massal," kata anggota kaukus parlemen untuk Myanmar, Nursyahbani Katjasungkana, dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/9/2007).Kaukus ini menyerukan kepada pemimpin negara Asean untuk segera menggelar dialog dengan pemerintah junta militer Myanmar guna menyelesaikan krisis yang sedang berlangsung, demi terwujudnya reformasi politik di Myanmar dan stabilitas di wilayah Asean.Sementara itu, anggota kaukus dari FPDIP Eva K Sundari meminta PBB, Uni Eropa, dan masyarakat internasioanal melakukan tekanan kepada junta militer agar kembali memberlakukan demokrasi. Sehingga kebebasan, keadilan, dan kedaulatan rakyat dipulihkan kembali di Myanmar."Biasanya PBB proaktif untuk mendorong demokrasi. Saat ini, peran PBB sangat ditunggu di Myanmar. karena itu harus ada tekanan dari PBB dan masyarakat internasional," tegas Eva. (mly/nrl)