Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan siap mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membangun gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Umat Islam di dekat Bundaran HI, Jakarta Pusat. Dia menyebut gedung itu akan dibangun di lahan bekas Kedutaan Besar Inggris.
"Yang pertama, apa pun pasti Pemerintah DKI Jakarta menindaklanjuti arahan Presiden kalau memang Presiden ingin membangun di gedung apa yang dulu dipakai oleh Kedutaan Besar Inggris. Jadi intinya itu," kata Pramono di Jakarta Timur, Senin (9/2/2026).
Pramono mengatakan area tersebut telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat provinsi (heritage). Dia mengatakan pembangunan dapat dilakukan tanpa melanggar aturan.
"Tetapi memang seperti diketahui, di tempat itu telah ditetapkan menjadi heritage provinsi. Maka dengan demikian, kalau harus ada pembangunan gedung, tentunya peraturannya yang harus kita jalankan, tetapi tidak melanggar prinsip dan arahan yang dilakukan oleh Bapak Presiden untuk membangun gedung itu," ujarnya.
Pramono mengatakan kewenangan pembangunan di lahan itu ada di pemerintah pusat. Sementara, Pemprov DKI akan memberikan dukungan dari sisi persyaratan lapangan dan perizinan sesuai aturan.
"Untuk urusan pembangunan tentunya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, tetapi persyaratan lapangannya Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan support untuk itu," ucapnya.
"Oh iya," ujar Pramono saat ditanya apakah pembangunan gedung di lokasi tersebut masih memungkinkan.
(bel/haf)