SBY Diminta Usut Tuntas Korupsi Pak Harto, Tak perlu Tunggu PBB

Jakarta - Gerakan Masyarakat Adili Soeharto dan korban pelanggaran HAM mendesak Presiden SBY mengusut tuntas kasus korupsi Pak Harto dan mafia peradilan di Indonesia.SBY juga harus mengusut tuntas laporan Bank Dunia kepada PBB yang menyebutkan Soeharto sebagai orang nomor satu pencuri uang negara di dunia."Tekanan untuk menuntaskan kasus korupsi dan pelanggaran HAM rezim Soeharto tidak harus menunggu tekanan internasional," tegas Koordinator Kontras Usman Hamid di Kantor Kontras, Jalan Mendut, Jakarta, Rabu (26/9/2007).Disebutnya Soeharto sebagai pemimpin negara nomor satu yang mencuri uang rakyat sesungguhnya menunjukkan adanya nilai bersama yang universal. "Bahwa korupsi adalah kejahatan atas umat manusia," kata dia.Menurut Usman, langkah SBY yang melakukan pertemuan dengan pemimpin Bank Dunia untuk mengusut informasi PBB dinilai belum cukup.Menurutnya, belum ada indikasi jujur dari pemerintahan SBY untuk mengusut tuntas semua kasus korupsi Soeharto, termasuk keluarga dan kroninya ,karena ada indikasi pencucian uang.Usman juga minta seluruh aset Soeharto dibekukan untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan secara mendalam tentang bagaimana cara mendapatkan uang hasil korupsi Soeharto.Janda aktivis HAM Munir, Suciwati, juga bersikap sama. "Soeharto sudah banyak menumpahkan darah di mana-mana, tapi anehnya kenapa selama ini kok dilindungi," ujar Suciwati.Padahal, kata dia, banyak kaki tangan Soeharto yang tersebar di mana-mana, termasuk di lingkungan pemerintahan. (umi/sss)