Kabinet Bayangan Mengasah Kecerdikan Berpolitik

Jakarta - Kabinet bayangan bentukan kaukus muda parlemen merupakan hal yang wajar. Kabinet itu hanyalah bentuk kecerdikan berpolitik dari anggota parlemen yang kritis."Sebagai tempat untuk mengasah kecerdikan berpolitik saya kira baik-baik saja," ujar Wakil Ketua MPR AM Fatwa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/9/2007).Fatwa mengatakan, inisiatif membentuk menteri-menteri bayangan di parlemen karena selama ini parlemen dinilai sering diintervensi oleh kepentingan pemerintah.Apalagi, imbuh Fatwa, dengan situasi kekuatan politik yang dominan di pemerintah, kekuatan politik di parlemen semakin kuat."Memang selama ini DPR sering terpenjara oleh lobi-lobi pemerintah dan pemerintah sendiri punya kaki di sini. Jadi sering parlemen itu berdiri di dua kaki," jelas Fatwa.Dengan situasi yang demikian, lanjut Fatwa, menjadikan fraksi yang merupakan perpanjangan parpol di parlemen seringkali memiliki sifat politik yang tidak jelas. Fatwa mencontohkan, dalam upaya interpelasi yang seringkali kandas karena ketidakjelasan sikap fraksi."Orang-orang fraksi suatu saat gencar. Tapi begitu di-approach oleh pemerintah jadi tidak jelas," kata politisi asal PAN ini.Fatwa menuturkan, pengawasan yang dilakukan oleh DPR dapat dilakukan secara institusi maupun perorangan. Karena itu, apa yang dilakukan kaukus muda parlemen adalah bentuk pengawasan perorangan."Tapi kita kan sebenarnya sudah mantap dengan sistem presidentil. Saya kira cukup saja dengan menteri-menteri bayangan. Tidak perlu mencari perdana menteri," ujar Fatwa.Kabinet bayangan terdiri dari menteri-menteri, di antaranya Menteri Pertahanan dan Keamanan Yuddi Chrisnandi, Menhub Azwar Anas, dan Mensesneg Ali Muchtar Ngabalin. (nik/nrl)