.webp)
Bendahara Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Imam Fauzan menegaskan pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) nasional DPRD Fraksi PPP tidak dibatalkan, sebagaimana informasi yang sempat beredar. Fauzan menjelaskan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri RI telah kembali menerbitkan surat perizinan pelaksanaan pendalaman tugas bagi anggota DPRD PPP, sekaligus mencabut surat bernomor 200/184/BPSDM tertanggal 5 Februari 2026.
"Insyaallah Bimtek tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan, karena izin dari BPSDM Kemendagri sudah diterbitkan," kata Fauzan, Jumat (6/2/2026).
Ia menerangkan Bimtek nasional DPRD Fraksi PPP akan digelar pada 13-15 Februari 2026 di Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta, Bali, setelah pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Makassar. Menurut Fauzan, penjadwalan agenda partai telah disusun secara matang agar proses konsolidasi kepartaian berjalan tepat waktu dan berkesinambungan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan demikian, kami dapat fokus melanjutkan kerja-kerja politik lainnya dalam rangka menyongsong Pemilu 2029," ujar Fauzan.
Fauzan juga mengimbau seluruh kader PPP untuk menjaga soliditas internal dan tidak memperkeruh suasana dengan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
"Saat ini kita fokus pada konsolidasi internal dan selanjutnya mulai melakukan kerja-kerja elektoral," kata Fauzan.
Sebelumnya, beredar informasi bahwa BPSDM Kemendagri membatalkan permohonan rekomendasi dan persetujuan Bimtek nasional DPRD Fraksi PPP yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP Taj Yasin.
Simak juga Video 'PPP Butuh Rp 1 T untuk Balik ke DPR, Mardiono: Biaya Politik Besar':
(akn/ega)
