Kader PKS Dilarang Terima Parsel

Jakarta - Mendekati Lebaran Idul Fitri masyarakat akan semakin banyak menerima bingkisan atau parsel. Sejak dini, PKS DKI Jakarta mengedarkan instruksi melarang kader-kadernya menerima parsel.Kader-kader yang dimaksud adalah pejabat publik, yang menduduki jabatan menteri, anggota DPR/DPRD, gubernur, wakil gubernur, walikota, wakil walikota, bupati dan wakil bupati. Dalam konteks DKI Jakarta, larangan tersebut ditujukan pada anggota FPKS DPRD DKI Jakarta."Parsel atau bingkisan Idul Fitri yang berasal dari kalangan pejabat pemerintah atau kolega dilarang untuk diterima karena memungkinkan terbukanya pintu kolusi," kata Ketua DPW PKS DKI Jakarta Triwisaksana dalam siaran persnya kepada detikcom, Selasa (25/09/2007).Menurut Triwisaksana, pelarangan ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dalam setiap urusan publik. Penolakan bingkisan atau parsel Idul Fitri ini, menurutnya sudah biasa dilakukan para pejabat publik menjelang lebaran. "Hal ini sudah menjadi sebuah tradisi bagi pejabat publik PKS," ujar pria berkacamata yang biasa dipanggil Sani itu. Untuk itu, Lebaran kali ini, Sani mengimbau kader-kader PKS mengembalikan bingkisan atau parsel ke alamat pengirim. Namun, jika tidak ada alamat pengirim, bingkisan atau parsel dapat diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. "Kalau memang memungkinkan, tolak dengan memberikan pengertian, saat parselitu datang," imbuh Sani. Sani menambahkan, sebenarnya PKS tidak melarang penerimaan parsel tersebut, sejauh bukan dari sesama pejabat publik atau yang dikategorikan bawahan. Justru dia menyarankan agar anggota dewan memberikan parsel kepada konstituen dan tokoh masyarakat yang selama ini menjadi mitra dalam membesarkan partai. (ptr/aba)