Pembukaan KBRI di Baghdad Sebaiknya Dilakukan Bertahap

Jakarta - Kedutaan Besar RI (KBRI) di Baghdad, Irak, akan dibuka kembali. Rencana itu harus mempertimbangkan situasi keamanan. Sebaiknya pembukaan dilakukan secara bertahap."Sebaiknya dilakukan secara bertahap, tidak dalam bentuk korps diplomatik penuh," kata Presiden PKS Tifatul Sembiring kepada detikcom, Selasa (25/9/2007). Tifatul menghargai rencana pemerintah membuka kembali KBRI sebagai inisiatif politik yang bagus. Apalagi selama ini Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia sangat ditunggu-tunggu perannya dalam upaya menyelesaikan persoalan di negeri 1001 malam. Sejak ditutupnya KBRI di Baghdad, menurut Tifatul, bantuan materi dari masyarakat Indonesia terhadap warga Irak selalu mengalami kendala penyaluran karena ketiadaan perwakilan resmi Indonesia di negeri tersebut.Dengan adanya perwakilan resmi, lanjut dia, diharapkan bantuan materi dari masyarakat Indonesia dapat langsung tersalurkan. "Sebagai negara yang memiliki politik bebas-aktif, Indonesia perlu berperan dalam persoalan Irak. Karena diserahkan kepada AS tidak selesai-selesai, malah semakin babak belur. Dengan adanya perwakilan Indonesia di sana, diharapkan dapat membantu. Karena ini yang ditunggu-tunggu," cetusnya.Namun demikian Tifatul mengingatkan, upaya pembukaan kembali KBRI di Baghdad jangan dilakukan secara penuh. Situasi keamanan, konflik horizontal dan vertikal di Irak yang belum sepenuhnya pulih harus menjadi pertimbangan matang pemerintah Indonesia.Tifatul mencontohkan upaya bertahap dengan mengirim delegasi terlebih dahulu untuk memastikan situasi keamanan. Jika hasil delegasi menyebutkan situasi agak kondusif, silakan pemerintah mengirim perwakilan, tapi semacam konsul dengan beberapa staf."Jika benar-benar pulih, baru korps diplomatik secara utuh. Jangan sampai KBRI dibuka, tapi masih ada dar-der-dor di depan kantor. Karena banyak negara yang sudah buka, tapi akhirnya diplomatnya ditarik lagi," tandasnya. (rmd/nrl)