Menneg PDT Gandeng Ponpes Entaskan Daerah Tertinggal

Jakarta - Upaya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) untuk mengentaskan daerah tertinggal pada 2009 terus dilakukan. Salah satunya dengan menggandeng kelompok-kelompok strategis di masyarakat, termasuk dengan ormas kemasyarakatan dan pondok pesantren."Komitmen pemerintah tahun 2009 daerah tetinggal itu sudah tidak ada lagi. Karena berbagai upaya kita lakukan, termasuk bekerjasma dengan ponpes maupun ormas kemasyarakatan lainnya," kata Menneg PDT Lukman Edy dalam acara buka puasa bersama di kediamannya di kompleks Widya Chandra, Jakarta, Senin (24/9/2007). Dalam acara itu, hadir pula jajaran FKB DPR, pimpinan anggota komisi V, pengurus DPP PKB, jajaran Kementerian PDT, dan masyarakat. Menurut politisi PKB ini, pilihan untuk menggandeng pesantren maupun ormas kemasyarakatan karena kedua lembaga tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga lanjut dia, cukup efektif untuk menggerakkan masyarakat pada tingkat bawah dalam rangka penyadaran kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. "Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan program dari pemerintah. Keterlibatan masyarakat secara langsung sangat diperlukan, karena dengan begitu program pemerintah berjalan dengan lancar," ujarnya.Lukman mengatakan, tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, program pengentasan dan pemberdayaan desa tertinggal tidak akan berjalan sukses."Pemerintah hanya memberikan rangsangan. Baik melalui bantuan dana, pendampingan atau yang lain. Kalau masyarakatnya tidak menyambut baik, ya sia-sia saja program pemerintah," cetus Lukman.Sebelumnya, Lukman menegaskan saat ini ada 199 kabupaten tertinggal dari 400 kabupaten di Indonesia. Dari jumlah itu, 40 kabupaten yang dinyatakan tertinggal ditargetkan dapat dientaskan pada 2008 melalui program prioritas utama seperti pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia. Sisanya akan dituntaskan pada 2009. (rmd/ndr)