Data Kejagung Soal Aset Soeharto Tak Sebanyak PBB

Jakarta - Data yang dimiliki Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait aset Soeharto di luar negeri berbeda dengan data PBB dan Bank Dunia. Total aset Soeharto dalam catatan Kejagung lebih kecil. Namun Kejagung menilai data PBB dan Bank Dunia masih berupa asumsi."Kalau kita mendapat data lebih kecil. Kalau dia (PBB dan Bank Dunia) mengatakan asalnya dari tindak pidana, tanya cara menghitungnya bagaimana. Kok bisa mendapat nominal seperti itu," kata Jaksa Agung Hendarman Supandji usai Raker dengan Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/9/2007).Hendarman menjelaskan pihaknya telah memperoleh data yang diperoleh dari rilis Transparancy International dan data itu berupa matrik."Kalau Soeharto ada sekian, Marcos ada sekian. Itu kan hanya asumsi," tambahnya.Dia enggan menjelaskan apakah nilai aset yang tertera dalam aset tersebut masuk akal atau tidak. "Masuk akal atau tidak belum bisa dikatakan seperti itu. Kita tidak punya data seperti itu," imbuh Hendarman.Meski demikian Kejagung akan menindak lanjuti ajakan PBB dan Bank Dunia untuk bergabung dalam StAR (Stolen Asset Recovery). "Pada November mendatang dalam konferensi Jaksa Agung di Bali kita akan rumuskan tindak lanjutnya," urainya. Aset Koruptor Banyak di CinaSedang untuk aset koruptor secara keseluruhan menurutnya lebih banyak terparkir di Cina dari pada di Hongkong. "Yang paling besar malah di Cina dibandingkan Hongkong," tegasnya.Sementara itu terkait perburuan aset koruptor BLBI dalam kasus BHS Bank, Hendra Rahardja, Indonesia dan Hongkong akan menandatangani kerjasama hubungan baik atau MLA di konferensi itu."Hal itu nanti sama-sama, pada November mendatang dan akan dibuka presiden," sebut Hendarman.Dia menambahkan untuk kasus Hendra Rahardja sesuai keputusan di pengadilan Australia, aset-aset tersebut diminta untuk ditransfer ke Australia dan tidak ke negara Indonesia dahulu. "Tapi untuk ini sudah ada kemajuan," imbuhnya. (fiq/ndr)