.webp)
Presiden Prabowo Subianto bertemu sejumlah tokoh pada akhir pekan lalu di kediamannya Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel). Sejumlah isu dalam dan luar negeri dibahas dalam pertemuan tersebut.
Kabar pertemuan tersebut awalnya diungkap oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, yang mengatakan Prabowo bertemu dengan tokoh-tokoh oposisi pemerintah pada Jumat (30/1) malam. Pertemuan itu disebut membahas kepentingan negara.
"Tadi malam Bapak Presiden dan beberapa tokoh tokoh nasional yang tanda kutip mengatakan oposisi," kata Sjafrie, saat memberikan materi kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia yang mengikuti retret di fasilitas Pusat Kompetensi Bela Negara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan di Cibodas, Rumpiang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dilansir Antara, Sabtu (31/1).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, yang ikut pertemuan tersebut turut membenarkan Prabowo bertemu dengan sejumlah tokoh. Namun, dia menyebut pertemuan itu bukan dengan tokoh oposisi.
"Ndak, ndak ada yang oposisi. Itu kan tokoh-tokoh masyarakat juga yang Bapak Presiden terbuka untuk berdialog, menerima masukan," katanya kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Sabtu (31/1).
"Kemudian juga beliau menjelaskan program-program yang dalam satu tahun lebih, beberapa bulan ini beliau jalankan yang semua memang berorientasi untuk kepentingan rakyat, orientasi untuk kepentingan bangsa dan negara," lanjut Pras.
Ketua DPP Partai Gerindra itu kemudian membeberkan sejumlah tokoh yang ada dalam pertemuan itu di antaranya Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro dan mantan Kabareskrim Polri, Komjen (Purn) Susno Duadji.
"Di antaranya ada Profesor Siti Zuhro, ada diskusi mengenai masalah kepemiluan. Kemudian ada Pak Susno, berdiskusi masalah penegakan hukum. Macam-macam di situ ada beberapa banyak," tutur Pras.
Pras menyatakan tak ada ketua umum partai politik dalam pertemuan itu. "Nggak, nggak ada (ketua umum atau tokoh parpol)," imbuhnya.
Samad Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dengan Para Tokoh
Mantan Ketua KPK Abraham Samad mengungkapkan pertemuan Prabowo dengan sejumlah tokoh di Jalan Kertanegara, berlangsung 5 jam. Samad mengungkap isi diskusi Prabowo dengan sejumlah tokoh tersebut.
"Jadi saya diundang dalam kapasitas sebagai mantan Ketua KPK dan dalam pertemuan itu ada sekitar 7 orang ya diundang, saya lupa. Tapi kalau dari pemerintah yang hadir Presiden Pak Prabowo, Menlu Sugiono, Mensesneg, kemudian Pak Sjafrie sendiri, dan ada 1 lagi Mayjen Purnawirawan Zacky Makarim, ya itu yang hadir ya yang saya ingat. Dan saya Profesor Dr Siti Zuhro dari BRIN dan ada lagi beberapa gitu ya, saya agak lupa," kata Samad kepada wartawan, Minggu (1/2).
Prabowo disebut menyampaikan sejumlah program pemerintah hingga hasil pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Para tamu yang diundang juga menyampaikan idenya kepada Prabowo.
"Pak Prabowo lebih banyak santai kayak lepas dan sambil bercanda kan dia presentasi cukup lama juga tentang program. Jadi dia cukup mempresentasikan beberapa hal tentang penyelamatan sumber daya alam, terus program-program pemerintah, terus hasil forum ekonomi di Davos, Swiss, itu dia presentasikan. Jadi cukup lam, jadi memang waktu 5 jam terasa lama kalau kita lihat. Tapi sebenarnya itu singkat bagi kita karena kita nggak sempat makan malam," ujar Samad.
Samad diminta pandangan tentang bagaimana meningkatkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia. Samad dalam diskusi itu mengatakan harus membuat roadmap pemberantasan korupsi yang lebih efektif, agar bisa meningkatkan indeks persepsi korupsi.
"Pertama saya bilang pemberantasan korupsi selama ini tidak menyentuh akar permasalahannya, jadi dia harus menyentuh akar permasalahannya agar supaya efektif. Yang kedua saya bilang berbicara IPK, indeks persepsi korupsi, maka ada 4 hal yang harus diperhatikan kalau kita merujuk United Nations Convention Against Corruption, UNCAC," ucap Samad.
 Eks Ketua KPK Abraham Samad saat meluncurkan aplikasi CEK PEMILU di kantor ASA Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (20/12/2022). (Andhika Prasetia/detikcom) |
Empat hal yang harus diperhatikan menurut UNCAC, kata Samad, adalah foreign bribery (penyuapan pejabat negeri asing), trading influence (perdagangan pengaruh), elite enrichment (peningkatan harta kekayaan penyelenggara negara), dan commercial bribery (suap sektor swasta).
Samad menyebutkan Prabowo bertanya mengapa bisa KPK tidak seperti dulu, Samad menilai faktor penyebab antara lain karena Undang-Undang KPK direvisi pada 2019. Revisi UU KPK itu dinilai memangkas kewenangan KPK serta kedudukan KPK tidak independen di bawah rumpun eksekutif.
"Karena menurut saya kalau kita merujuk UNCAC, UNCAC itu mengatur bahwa lembaga-lembaga antikorupsi di dunia haruslah sifatnya independen, bukan dibawa rumpun eksekutif. Oleh karena itu, menurut saya, karena kita sudah menandatangani UNCAC dan reatifikasi harusnya kita ikut. Jadi ini kita menyalahkan saya bilang, harusnya independen seperti dulu," sebutnya.
"Ketiga saya mempersoalkan rekrutmen komisioner KPK di masa lalu karena tidak mengindahkan masukan masyarakat. Dulu waktu jaman Firli itu banyak masukan dari masyarakat bahkan dari KPK bahwa orang ini tidak layak pimpin KPK. Tapi itu diabaikan, itu salah satu penyebab faktornya, sehingga ketika terpilih Firli-Lili itu melakukan tindak pidana. Jadi integritasnya, moralitasnya, hancur tapi tetap dipilih, jadi itu rekrutmen yang bermasalah," sambungnya.
Lalu, Samad mempermasalahkan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang memecat 57 orang pegawai KPK. Samad menilai TWK menjadi rekayasa pimpinan KPK sebelumnya untuk menyingkirkan 57 orang yang sesungguhnya berintegritas di KPK.
Kemudian, Samad juga diminta tanggapan saya tentang reformasi kepolisian, dan seluruh tamu diminta tanggapannya tentang reformasi kepolisian. Para tokoh sepakat bahwa reformasi kepolisian itu menjadi sebuah keharusan.
Selain itu, penyelamatan sumber daya alam (SDA) dibahas karena ada Satgas PKH sudah dibentuk. Samad mengatakan upaya penyelamatan SDA pernah dilakukannya saat jadi pimpinan KPK, namun ketika itu belum dibentuk satgas.
"Jadi sebenarnya ini sudah pernah ada. Oleh karena itu, saya bilang fokus utama pemberantasan korupsi juga bisa diarahkan kepada penyelamatan sumber daya alam, saya bilang. Kalau kita ingin revenue kita bagus, kalau kita ingin pendapatan negara kita bagus, selamatkan sumber daya alam kita," kata Samad.
Prabowo, menurut Samad, juga menyampaikan alasan Indonesia masuk Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Samad mengungkapkan, menurut ucapan Prabowo, gabungnya Indonesia dalam Board of Peace bukan harga mati.
"Dia menyampaikan bahwa Indonesia bergabung tapi tidak harga mati. Artinya, kalau dalam perjalanannya ternyata menimbulkan mudarat bagi warga Palestina dan Gaza, Indonesia bisa keluar menarik diri kembali," sebutnya.
Terakhir, menurut Samad, Prabowo menekankan bahwa dia sudah bertekad perang terhadap oligarki yang mengganggu sumber daya alam. Prabowo disebut akan mengejar dan enggan bernegosiasi dengan oligarki yang dapat keuntungan dari SDA.
"Dia menyampaikan bahwa saya akan mengejar oligarki yang merusak sumber daya alam, yang merampok negara sampai kapanpun juga, dia bilang begitu. Nah, itu komitmen dia bahwa dia akan memburu oligarki, siapa pun oligarki itu dia bilang. Mau 9 naga, dia bilang, dia sebut, mau 9 naga, siapa pun dia akan mengejar, dan dia tidak akan bernegosiasi. itu janji dia ke kita, itu janji kan," imbuhnya.
Simak juga Video Prabowo: Kalau Tidak Suka sama Prabowo, 2029 Bertarung!
