Kalla: Hindari Konflik Berbau Agama
Sabtu, 22 Sep 2007 02:06 WIB
Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan konflik agama adalah konflik yang paling berbahaya dan merugikan bangsa baik dari sisi sosial, politik maupun ekonomi.Menurut Kalla, hal tersebut bisa dilihat dari Konflik Poso dan Ambon. Dibandingkan konflik Aceh, yang merupakan konflik antara negara dan masyarakat, konflik Ambon menelan korban jiwa dan menimbulkan gelombang pengungsi yang lebih banyak."Konflik agama di Ambon dan di Poso dibangun karena adanya pemahaman yang ditafsirkan keliru. Masa orang yang membunuh dan dibunuh akan masuk surga, ini terlalu mengobral surga," kata Kalla saat memberi sambutan dalam peringatan Hari Perdamaian Dunia yang jatuh pada Jumat (21/09/2007).Dari jumlah korban, kata Kalla, di Ambon dalam waktu 2 tahun mencapai 5.000 orang. Di Poso, jumlah korban yang meninggal dalam 2 tahun mencapai 2.000 orang. "Sedangkan di Aceh, konfliknya sudah puluhan tahun, tetapi jumlah korbannya hanya mencapai 15 ribu orang, atau 500 orang pertahun, " ujarnya.Dari sisi sosial, lanjut Kalla, konflik keagamaan menimbulkan keresahan dan teror di daerah yang bersangkutan. Hal ini menciptakan jumlah pengungsi yang luar biasa."Ongkosnya sangat besar, karena ini melibatkan perasaaan yang penyebab konfliknya harus dicari secara hati-hati," imbunya.Penyelesaian konflik keagamaan, kata Kalla, harus dilakukan dengan memahami karakteristik dan cara berpikir orang yang berkonflik. Cara dialog tentunya mutlak untuk menengahi konflik ini."Di Poso dan di Ambon, saya balik pahamnya. Kalau membunuh dan dibunuh itu masuk neraka, bukan masuk surga," kata dia.Menurut Kalla, konflik agama seharusnya memang bisa dihindari. Kadang konflik agama justru timbul bukan karena sesuatu yang sangat prinsip bagi dua agama, tetapi kadang merupakan ramuan dari provokasi pihak-pihak tertentu."Ini soal pembuktian dari isu yang berkembang, bukan langsung mengeksekusi," ujar Kalla. Dia mencontohkan, konflik Ambon yang bermula dari orang mabuk semestinya tidak berkembang menjadi konflik agama.Pemerintah daerah pun diimbau bisa menjaga perdamaian dan menghindari konflik-konflik yang berhubungan dengan agama. Untuk mengurangi dan menghindari itu, yang penting pemerintah daerah bisa memenuhi janjinya.
(ken/mly)











































