RI Pertimbangkan Kirim Pasukan ke Sudan

Jakarta - Indonesia sudah didekati pihak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Darfur, Sudan. Namun, pemerintah masih mempertimbangkan permintaan tersebut dengan alasan kesiapan personel, peralatan, dan anggarannya."Saya belum tahu kabar itu, tapi yang saya dengar yang diperlukan di sana adalah civilian police. Tentunya ini akan kita pertimbangkan dan akan dibahas dalam rapat di Polhukam, apakah kita akan kirimkan atau tidak," kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono kepada wartawan di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (21/9/2007).Menurut Juwono, Indonesia tentunya akan melihat kesiapan dan ketersediaan personel, termasuk persenjataanya. Indonesia sendiri saat ini memiliki dua pasukan perdamaian yang tergabung dalam misi PBB, yaitu di Kongo dan Libanon."Di dalam negeri sendiri, bantuan TNI dalam tanggap darurat bencana juga sangat dibutuhkan. Untuk itu, sebelum mengirim pasukan ke Darfur, kita lihat kesiapan dan jumlah personel, persenjataan dan kebutuhan di dalam negeri," jelas Juwono.Ditambahkan Juwono, penanganan konflik di Sudan memang selama ini telah dilakukan oleh organisasi negara-negara di Afrika. Untuk itu, tentunya PBB akan lebih memfokuskan terlebih dahulu untuk menggelar pasukan dari negara-negara tersebut.Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen yang dihubungi wartawan secara terpisah mengatakan, TNI siap bila diminta bergabung dalam misi perdamaian bersama pasukan Uni Afrika-PBB."Memang saat ini TNI sedang menjalankan tugas di Kongo dan Libanon. Namun dari sisi personel kami tetap siap dan mampu. Yang menjadi pertimbangan adalah ketersediaan dan kesiapan alat utama sistem senjata (alutsista) yang akan di bawa dalam misi ke Sudan itu," ujar Sagom.Dari segi jumlah personel, menurut Sagom, sebenarnya masih mencukupi untuk dikirim ke Sudan Selatan, tanpa mengabaikan kepentingan dan kebutuhan dalam negeri. Hanya saja, itu tergantung peralatan yang akan dibawa dan tugasnya seperti apa.Seperti diketahui, Menlu Hassan Wirajuda kemarin di Istana Negara menyatakan, PBB memang telah mendekati pemerintah termasuk adanya desakan dari Sudan sendiri agar Indonesia bisa berkontribusi dalam penjaga perdamaian di di Darfur.PBB sendiri membutuhkan sekitar 20.000 personel pasukan penjaga perdamaian. Bila diminta setidaknya dibutuhkan sekitar 1.000 personel TNI dan 150 civilian police dari Polri yang akan tergabung dalam operasi gabungan (Hybrid Operation) untuk memulihkan situasi keamanan di Darfur. (zal/mly)