Lee Kwan Yew Turun Gunung, ET Pun Buyar

Jakarta - Ketidaksetujuan Singapura terhadap pembahasan Defence Cooperation Agreement (DCA), khususnya Military Training Area (MTA) Bravo, ditenggarai akibat ulah mantan PM Singapura Lee Kwan Yew. Gara-garanya, Lee yang sekarang menjabat sebagai Menteri Mentor, tidak setuju bila perjanjian ekstradisi berlaku surut 15 tahun.Hal itu mengemuka saat pertemuan informal antara Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dengan Lee Kwan Yew beberapa waktu lalu. Ketidaksetujuan Lee Kwan Yew ini sempat diungkapkan oleh Juwono dalam pertemuan dengan anggota Komisi I DPR dari FPG Yudi Krisnandkemarin."Agaknya waktu Lee Kwan Yew bertemu secara tidak resmi. Lee mengatakan, tidak masuk akal buat dia berlaku surut 15 tahun. Berarti dia, secara pribadi tidak setuju dan dia berpengaruh dalam ketidaksetujuan pihak Singapura terhadap DCA dan MTA area Bravo," kata Juwono saat ditemui wartawan di Departemen Pertahanan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (21/9/2007).Akibatnya, menurut Juwono, tidak hanya DCA dan MTA yang belum disepakati oleh Singapura, perjanjian ekstradisi (ET) pun menjadi macet. "Dengan macetnya ET, maka kesimpulan sementara, Singapura memang tidak mau meluluskan ET yang berlaku surut 15 tahun," tandasnya lagi.Juwono menilai, ketidaksetujuan Lee tersebut tentunya karena persoalan Singapura tidak mau mengakui adanya sejumlah aset dan buronan WNI ke negeri itu pada periode 1997-2001. Sebenarnya ET sediri sudah disepakati kedua negara dengan ditandatangani perjanjian itu pada tanggal 23 April lalu.Namun, Lee baru tahu perjanjian tersebut keesokan harinya dan berkomentar bahwa ET itu hanya akan menangkal masuknya aset dan buronan yang bermasalah setelah ditandatanganinya perjanjian. Saat ini Singapura memang telah memperketat pengawasan kedatangan orang yang membawa aset bermasalahnya sejak Nopember 2006 lalu. Tentu saja sikap pemerintah Singapura ini mengabaikan adanya pengelolaan aset dan kedatangan buronan BLBI sejak tahun 1997 sampai 2001. "Kesimpulan saya, dia mau mengorbankan DCA, karena dia lebih mempertaruhkan nama Singapura sebagai tempat yang bersih dari money loundering, daripada...daripada...," imbuh Juwono sambil tersenyum. (zal/mly)