Efek Raja Kecil & Politik Uang

Jakarta - Kronisnya korupsi para kepala daerah, khususnya bupati, merupakan efek dari otonomi pemerintahan daerah dan politik uang. Otonomi daerah berpengaruh karena pemerintah daerah memiliki akses kekuasaan ekonomi dan politik lebih besar akibat desentralisasi. "Desentralisasi yang dimaksud hanya desentralisasi pemerintahan, di mana pemerintahan daerah bisa sendiri mengelola sumber daya ekonominya, tanpa diimbangi dengan desentralisasi politik ke masyarakat," jelas anggota Badan Pekerja Indonesian Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (20/9/2007).Desentralisasi itu kemudian membuat pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih luas mengatur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sementara rakyat, yang lama berjarak dengan kekuasaan di masa Orde Baru, tak mengalami perubahan apapun sejak otonomi daerah bergulir."Otonomi daerah ingin menempatkan hubungan pemerintah dan masyarakat lebih dekat, kemudian memiliki keterkaitan yang lebih dekat. Tapi ternyata ini tidak berjalan, meski secara geografis dekat tapi secara politis berjarak," jelas Adnan.Maraknya korupsi kemudian juga ditunjang oleh proses politik yang mengandalkan uang. Konstituen memilih calon bukan semata berdasarkan program, namun berdasarkan sesuatu yang mereka terima secara langsung dari para calon kepala daerah."Siapa yang punya uang, punya kans yang besar untuk berkuasa. Biaya politik yang begitu besar untuk menjadi pejabat publik di Indonesia ini menimbulkan kecenderungan korupsinya juga besar. Karena bagaimanapun juga, hal pertama yang akan dilakukan ketika menjabat adalah mengembalikan modal," kata Adnan.Seseorang yang maju menjadi calon kepala daerah terpaksalah mencari modal. Jika mereka tak memiliki sumber daya ekonomi yang cukup, dicarilah pendukung-pendukung dari kalangan pengusaha yang memiliki modal. Di sinilah sebuah lingkaran setan korupsi kepala daerah mulai terjadi."Ketika mereka ingin menjabat di-back up oleh pengusaha-pengusaha hitam, mereka harus memberikan kompensasi pada mereka. Caranya lewat monopoli-monopoli proyek APBD misalnya," jelas Adnan.Bahkan sering muncul pula ada ikatan perjanjian antara calon dengan para pengusaha hitam yang mendukung. Jika dia terpilih, maka nanti para pengusaha pendukung harus diprioritaskan melaksanakan proyek-proyek APBD."Sehingga kemudian kita melihat anggaran daerah dikuasai politisi dan para pendukungnya," tutup Adnan. (aba/nrl)