Golkar Dukung Pilkada Lewat DPRD, Ini Alasannya

Partai Golkar mendukung sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Alasannya, karena menurut Golkar, Pilkada secara secara langsung memakan biaya yang besar.

"Fraksi Partai Golkar dalam Rapimnas yang terakhir itu kan memutuskan dipilih secara DPRD. Pertimbangannya adalah begini, yang pasti adalah kita udah ngalamin yang namanya dipilih langsung oleh masyarakat, yang terjadi adalah biaya politiknya terlalu tinggi," kata Ketua Fraksi Golkar MPR, Melchias Markus Mekeng kepada detikcom, Jumat (23/1/2026).

Mekeng mengatakan, biaya politik yang tinggi membuat oknum kepala daerah 'putar otak' untuk mengembalikan dana kampanye. Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab munculnya budaya korupsi.

"Kalau biaya terlalu tinggi nantinya orang-orang berpikir kalau saya nanti jadi bupati wali kota, gubernur, saya bisa cari uang di situ untuk balikin duit yang saya udah keluarin banyak. Tapi faktanya udah ratusan bupati ditangkap, mungkin puluhan gubernur ditangkap. Tapi kan nggak sehat, terus tujuan dari Pilkada itu sendiri tidak tercapai," jelasnya.

"Partai Golkar merasa bahwa coba kita kembali lagi supaya biaya-biaya politik yang terlalu mahal itu, tidak lagi terjadi sehingga banyak sekali, citranya kan jelek sekali, kita, indeks korupsi kita, ini kan semakin turun. karena pada setiap hari kita lihat ditangkepin bupati, gimana ga turun," imbuhnya.

Namun demikian, Mekeng mengatakan yang harus menjadi perhatian sebelum pelaksanaan Pilkada yakni Pemilihan Legislatif (Pileg). Dia mengatakan ada berbagai isu terkait Pileg yang harus diselesaikan.

"Pileg ini kan masih ada berbagai isu yang harus...ada proportional terbuka, tertutup atau campuran. terus parliamentary threshold mau 4 persen, mau 7 persen atau di bawahnya. Ini harus diselesaikan dulu," imbuhnya.

Jika disetujui Pilkada lewat DPRD, Golkar mengusulkan agar nantinya KPK dan lembaga penegak hukum lain dilibatkan untuk memantau proses pemilihan. Mekeng juga mengusulkan anggota DPRD yang hendak mencalonkan sebagai kepala daerah harus mereka yang memiliki elektoral yang tinggi.

"Ada orang yang bilang kan kalau pilih DPRD juga nanti ujung-ujungnya ada money politik. Lebih mudah dikontrol 30-40 orang daripada ratusan ribu masyarakat. Kalau DPRD ada satu kabupaten misalnya DPRD nya 40 orang, turunin aja KPK, turunin aja itu jaksa, polisi, segala macem jagain 40 orang. Daripada turun mau jaga, misalnya pemilihnya 200 ribu mau turunin berapa orang," jelasnya.

Mekeng menegaskan Pilkada melalui DPRD tidak mengambil hak rakyat. Dia mengatakan pemilihan secara langsung ataupun melalui DPRD sama-sama konstitusional

"Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa itu sama-sama mengambil haknya rakyat, menurut saya itu pandangan yang salah. Haknya rakyat itu tertuang di dalam pembukaan UUD 1945, yaitu negara wajib mensejahterakan rakyat," kata dia.

"Jadi wajib itu dan itu haknya, haknya rakyat, karena apa dia sudah kasih kepada negara melalui pajak, dia jalanin pemerintahan dengan baik, supaya kami sejahtera. Itu haknya hak dasarnya hidup makmur itu. bukan untuk cara-cara milih mau langsung kek, mau ga langsung kek itu cuma cara. dan kita sudah coba, cuma caranya ada yang melalui langsung, ada yang tidak langsung," imbuhnya.

Tonton juga video "Ijeck soal Dicopot dari Ketua DPD Golkar Sumut: Ya Sudahlah"