Pemerintah Didesak Gunakan Rupiah untuk Biaya Haji

Jakarta - Sistem pembiayaan haji yang diterapkan pemerintah terus menuai protes. Harusnya pemerintah memakai kurs rupiah, bukan dolar AS.Kritikan itu disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Hasrul Azwar di sela pengundian maktab dan rumah pemondokan jamaah haji di Depag, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (18/9/2007)."Sistem pembiayaan ibadah haji selama ini tidak memberi kepastian bagi jamaah, karena pembayarannya ditetapkan dengan dolar," kata Hasrul.Akibat pembayaran dengan dolar itu, masing-masing jamaah dalam pembayaran biaya haji dari tahun ke tahun jumlahnya tidak sama."Kesan sementara ini tidak punya rasa keadilan dan konsistensi, karena masing-masing tidak sama bayarnya," kata dia.Untuk mengatasi masalah ini, pada tahun yang akan datang, pemerintah diminta mematok biaya penyelenggaraan ibadah haji dengan nilai tukar rupiah."Tentunya disesuaikan dulu dengan kurs valas yang telah disepakati," katanya.Sementara untuk mengatasi banyaknya calo dalam menentukan pemondokan ibadah haji, dia mengusulkan agar pemerintah membuat kontrak dengan pemilik pemondokan selama 3 tahun berturut-turut. Ini untuk mengubah sistem yang selama ini diterapkan, pelaksanaan kontrak hanya beberapa saat sebelum pelaksanaan ibadah haji.Terhadap usulan Hasrul, Menang Maftuh Basyuni merespons positif. Maftuh berjanji menindaklanjutinya. (umi/sss)