.webp)
Satgas Penanggulangan Pascabencana (Galapana) DPR melaporkan hasil dari koordinasi penanganan setelah bencana menerjang Aceh. Satgas Galapana DPR menyebut pihaknya menangani empat permasalahan pokok dari bencana Aceh.
Hal ini disampaikan anggota DPR RI F-Gerindra TA Khalid dalam rapat koordinasi Satgas Galapana DPR bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026). TA Khalid merupakan person in charge atau PIC dari DPR yang ditugasi berkoordinasi dengan PIC dari pemerintah untuk menindaklanjuti hasil rapat pada 30 Desember 2025.
TA Khalid menyebut pihaknya berkoordinasi dengan satgas di lapangan dan seluruh bupati di Aceh yang terdampak bencana pada 1, 2, dan 4 Januari. Pada 5 Januari 2026, pihaknya kembali menggelar rapat untuk menuntaskan aduan yang didapat dari hasil koordinasi tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tanggal 5 rapat, kami laporkan semua, teman-teman dari PIC melaporkan dari lapangan, kemudian ada permasalahan yang bisa kami selesaikan langsung di sini," kata Khalid.
"Komunikasi kami antarkementerian sangat luar biasa," imbuh dia.
Khalid mengungkit masalah soal hunian tetap sementara atau huntara. Pihaknya mendapat masukan agar huntara lebih memberikan ruang untuk perempuan dan anak dan itu berhasil diselesaikan.
"Kami laporkan alhamdulillah banyak hal yang bisa kami selesaikan," kata Khalid.
Adapun 4 permasalahan pokok yang dilaporkan dalam rapat kali ini adalah masalah normalisasi sungai, percepatan penyediaan huntara, akses infrastruktur ke daerah terisolasi, dan pembersihan rumah masyarakat yang rusak ringan.
"Sungai-sungai yang berefek pada banjir susulan karena masih ada kayu dan sebagainya, hujan 1 jam banjir," kata Khalid.
Simak juga Video 'Warga Mulai Menempati 600 Unit Huntara di Aceh Tamiang':
(gbr/rfs)
