.webp)
Akses pendidikan yang setara belum sepenuhnya dirasakan di berbagai daerah. Di wilayah rentan, keluarga kurang mampu yang hidup di kawasan padat penduduk masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan.
Merespons kondisi tersebut, pemerintah menghadirkan Program Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan yang lebih merata. Program ini dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui pendekatan kolaboratif lintas kementerian dan instansi, melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan pemetaan pembangunan sekolah rakyat menyasar wilayah-wilayah dengan dua kriteria utama, yakni wilayah dengan banyaknya basis keluarga kurang mampu dan jumlah penduduk padat. Menurutnya, pemetaan ini mampu mendorong pendidikan dapat hadir lebih dekat dengan masyarakat yang selama ini sulit terjangkau.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertama, di situ menjadi bagian dari basisnya keluarga yang kurang mampu, yang kedua juga jumlah penduduknya yang banyak," tegas Gus Ipul dikutip dari detikedu Minggu, (4/1/2026).
Lebih lanjut, Gus Ipul melanjutkan program Sekolah Rakyat juga dirancang dengan target jangka menengah yang ambisius. Dalam periode pemerintahan lima tahun, pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat dengan daya tampung mencapai 500 ribu siswa beserta pemberdayaan keluarga mereka.
"Jadi ini memang misi besar. Kalau sudah kapasitas penuh, maka setiap tahun itu akan ada 500 ribu siswa dan keluarganya yang naik kelas, karena memang ini tidak hanya siswanya kan tapi keluarganya ikut diberdayakan," sambungnya.
Tak Hanya Menyasar Peserta Didik, Sekolah Rakyat Juga Berdayakan Keluarga Siswa
Sejalan dengan misi besar pengentasan kemiskinan, program Sekolah Rakyat turut melibatkan keluarga sebagai bagian dari sasaran. Gus Ipul menyebut, ketika seorang anak bersekolah di Sekolah Rakyat, orang tua siswa juga akan mendapatkan program pemberdayaan guna meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.
Ditambah, Sekolah Rakyat menerapkan sistem boarding school berasrama dengan semua kebutuhan makanan, seragam sekolah, hingga sarana prasarana belajar siswa akan ditanggung oleh negara.
"Supaya orang tuanya nanti bisa jadi keluarga yang mandiri," tutur Gus Ipul.
Selain itu, data murid Sekolah Rakyat juga menjadi dasar untuk menilai kelayakan tempat tinggal keluarga mereka. Apabila kondisi rumah dinilai tidak layak huni, Gus Ipul menyebut Kemensos akan mengintegrasikan bantuan melalui program yang sesuai dengan kebutuhan.
"Kalau rumahnya tidak layak huni nanti akan intervensi dengan program presiden yang merupakan program unggulan untuk renovasi rumah tidak layak huni dan seterusnya," ujar Gus Ipul.
"Kita harapkan nanti anaknya kalau lulus itu bisa jadi agen perubahan, tidak saja membantu orang tuanya, tapi juga bisa memberikan inspirasi ke lingkungannya untuk berubah. Jadi orang tuanya nanti lebih mandiri (karena) anaknya sudah bisa sekolah sebagaimana yang mereka cita-citakan," pungkas Gus ipul.
Seluruh rangkaian komprehensif Sekolah Rakyat yang dirancang untuk mendorong pemerataan pendidikan dan pemberdayaan keluarga akan diperkenalkan secara lebih
luas kepada publik pada Peluncuran Sekolah Rakyat yang mengusung tema 'Cerdas Bersama, Tumbuh Setara' yang akan digelar pada 12 Januari 2026 bertempat di Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru.
Masyarakat dapat mengikuti peluncuran acara dengan menyaksikan melalui detikcom atau mengunjungi tagsite Sekolah Rakyat untuk mengenal lebih dalam visi dan peran program dalam mewujudkan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
(ega/ega)
