Mendagri Tak Mau Buru-buru Intervensi Raperda Tibum

Jakarta - Raperda Ketertiban Umum (Tibum) memicu kontroversi. Namun warga DKI Jakarta diminta jangan terburu-buru meminta Mendagri Mardiyanto melakukan intervensi."Saya minta komunikasi intensif antara masyarakat dengan DPRD dulu. Itu suatu kewajiban. Jadi jangan pagi-pagi sudah dihantamkan pada Mendagri," ujar Mardiyanto.Hal tersebut dia sampaikan usai acara peresmian Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua, beserta pejabat bupatinya di kantor Depdagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2007).Mardiyanto yang mengaku belum menerima berkas raperda itu berjanji akan mengkajinya secara menyeluruh. Tetapi bila muncul suatu keberatan dari masyarakat, Mardiyanto meminta agar langsung mengomunikasikannya dengan Pemprov DKI."Karena yang memahami masalah ini adalah DKI," ujarnya.Komunikasi masyarakat dengan Pemprov DKI, menurut Mardiyanto sangat penting. Sebab ada perda yang substansinya baik tetapi implementasinya tidak pas.Secara prosedural, jika disahkan, Raperda Tibum tidak perlu diuji terlebih dahulu. Mardiyanto mencontohkan, perda yang perlu diuji sebelum diluncurkan adalah pajak retribusi dan masalah tata ruang."Masalah perda yg dibuat Provinsi DKI itu memang tidak diuji dulu, tapi itu benar secara aturan," terangnya. (gah/sss)