.webp)
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menyatakan puas atas kinerja seluruh jajaran Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM RI) selama setahun terakhir. Kepuasan tersebut tercermin dari meningkatnya kepercayaan publik terhadap KemenHAM RI.
"Kepercayaan publik terhadap KemenHAM RI mengalami peningkatan yang signifikan, terlihat dari banyaknya pengaduan yang masuk. Dari yang awalnya hanya 70 laporan, kini meningkat menjadi sekitar 1.300 pengaduan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa publik telah mengenal KemenHAM RI sebagai lembaga yang mengurusi pemenuhan hak asasi manusia," ujar Pigai, dalam keterangan tertulis, Selasa (06/01/2026).
Hal tersebut ia sampaikan di Jakarta, Senin (05/01). Pigai menambahkan bahwa kepercayaan publik tersebut juga tercermin dari pemberitaan media mengenai hasil kinerja KemenHAM RI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apa yang disampaikan media merupakan hasil reportase dari pekerjaan nyata seluruh jajaran KemenHAM RI," lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa meningkatnya kepercayaan publik bukan karena kontroversi, melainkan karena kinerja yang konsisten dan intensif.
"Kami dikenal bukan karena membuat kasus, tetapi karena bekerja. Kami bekerja sungguh-sungguh, pagi, siang, sore, dan malam. Bahkan ada yang sampai tidur di kantor," tegas Pigai.
Pada kesempatan itu, Pigai menjelaskan bahwa KemenHAM RI juga mengalami perkembangan signifikan secara kelembagaan. Sejak awal berdiri dengan jumlah pegawai yang sangat terbatas, kini KemenHAM RI telah memiliki ribuan pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia.
Selain itu, KemenHAM RI berhasil membangun organisasi dan tata kelola yang lengkap, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Hingga saat ini, KemenHAM RI telah memiliki 20 Kantor Wilayah dan 18 Wilayah Kerja.
"Kita tidak menumpang pada kementerian atau lembaga lain. Artinya, Bapak dan Ibu telah bekerja serius dalam memperkuat lembaga, sehingga dalam waktu singkat KemenHAM RI dapat berdiri sejajar dengan kementerian yang telah ada puluhan tahun," ujar Pigai.
Pigai juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai yang telah bekerja dengan penuh dedikasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah pegawai bahkan kerap menginap di kantor demi menyelesaikan tugas-tugas kementerian.
"Ini bukti bahwa kita bekerja sungguh-sungguh. Dedikasi seperti inilah yang membentuk KemenHAM RI menjadi institusi yang matang dari sisi tata kelola, manajemen, dan organisasi," lanjut Pigai.
Puncak keberhasilan kinerja KemenHAM RI ditandai dengan terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang akan ditetapkan pada 8 Januari 2026.
"Ini bukan sekadar keberuntungan birokrasi, melainkan hasil kerja keras dan diplomasi dalam meyakinkan negara lain. Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, kita memiliki tanggung jawab besar," jelas Pigai.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Pigai telah meminta Sekretariat Jenderal KemenHAM RI menyiapkan anggaran serta menugaskan dua hingga tiga staf untuk berkantor di Kantor Pusat Dewan HAM PBB selama masa kepresidenan berlangsung.
"Seluruh biaya, mulai dari tunjangan hingga uang saku, akan ditanggung melalui anggaran resmi kementerian agar mereka dapat menimba pengalaman internasional," pungkas Pigai.
(prf/ega)
