SBY-JK Digugat Pengguna Tol

Jakarta - Ancaman pengguna tol yang kecewa pada tarif 13 jalan tol dan JORR untuk menggugat pemerintah bukan isapan jempol. Mereka mendaftarkan gugatan citizen law suit ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Gadjah Mada, Jakarta.Penggugat ini menamakan diri Tim Advokasi Masyarakat Pengguna Jalan Tol (Tampol). Mereka menggugat uang ganti rugi sebesar Rp 100 juta.Dalam gugatan yang diterima oleh panitera pengadilan Ibnu Sutomo, ada 12 pihak yang digugat. 12 Pihak itu adalah Presiden SBY, Wapres Jusuf Kalla, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), PT Jasa Marga Persero, PT Jalantol Lingkarluar Jakarta, PT Citra Masa Nusaphala Persada, PT Marga Mandala Sakti, PT Bintaro Serpong Damai, PT Marga Bumi Matraraya dan PT Bosowa Marga Nusantara.Inisiator gugatan ini, Tjandra Tedja, menyatakan lebih dari 200 juta masyarakat telah menggunakan jalan tol. Kebanyakan pengguna jalan tol merasa kecewa dengan kenaikan tarif tersebut."Seharusnya dipenuhi dulu standar minimumnya. Ada audiensi dengan publik sebelum tarif dinaikkan," ujarnya. Selain itu, lanjut Tjandra, kenaikan tarif tol telah menyalahi UU perlindungan konsumen karena tidak ada konsultasi publik sama sekali."Ini semena-mena. Kalau yang dijadikan alasan oleh pemerintah jalan tol seharusnya untuk kendaraan yang menempuh jarak jauh, itu juga tidak adil, karena yang jarak dekat banyak makanya dinaikkan," katanya.Kuasa hukum Tampol dari LBH Jakarta, Hermawanto, mengatakan, pemerintah sudah sesat pikir. Meskipun UU tentang jalan tol menyebutkan perlu penyesuaian tarif setiap dua tahun, bukan berarti tarif selalu dinaikkan."Kami minta kenaikan tarif itu gratis kalau perlu tol gratis untuk masyarakat. Harusnya dari tahun ke tahun tarif tol itu bukan bertambah mahal tapi tambah murah," ujar Hermawanto.Pendaftaran gugatan ini dihadiri oleh pejabat Republik Mimpi. Kehadiran para 'pejabat' ini menyedot perhatian pengunjung pengadilan. (ziz/nrl)