Tolak RPP Pesangon, Pekerja BUMN Ancam Mogok Massal Rabu

Jakarta - Forum Serikat Pekerja (FSP) BUMN Strategis menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pesangon dan RPP Jaminan PHK. Mereka menyiapkan 10 ribu orang untuk turun ke jalan pada Rabu 12 Maret 2007.Jika cara itu tidak berhasil dan RPP tetap disahkan, mereka juga mengancam mogok massal hingga tingkat operator. "Kita menolak RPP Pesangon dan RPP jaminan PHK karena RPP itu mengurangi hak karyawan dalam jaminan pensiun dan PHK," kata Sekjen FSP BUMN Strategis Ahmad Daryoko dalam jumpa pers di JMC, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (10/9/2007).Dalam RPP tersebut, uang pesangon dari penghargaan masa kerja dihitung maksimal lima kali pendapatan tidak kena pajak (PTKP). Sementara yang gajinya di atas 5 kali PTKP tetap dihitung 5 kali PTKP. Sedangkan gaji karyawan yang kurang atau sama 5 PTKP dibayar sesuai upah yang berlaku.Dia mencontohkan, profesional senior yang berpenghasilan Rp 10 juta dengan masa kerja 30 tahun harusnya mendapat pensiun yang diasuransikan sebesar 30 kali 10 atau Rp 300 juta. "Tapi jika RPP ini disahkan, uang pensiun yang kita terima dari asuransi pensiun itu berkurang hingga setengahnya. Jadi sangat merugikan karyawan. Jadi disamaratakan," ujarnya.RPP ini, lanjut dia, mencerminkan lepasnya tanggung jawab pengusaha terhadap pekerja mengingat program pensiun diserahkan kepenuhnya kepada pihak asuransi. Kebijakan ini juga membuat motivasi karyawan BUMN dalam bekerja menurun dan berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak.Penolakan ini, kata Daryoko, sejatinya tidak hanya ditujukan kepada karyawan BUMN saja, tapi juga karyawan swasta.Mengenai aksi kongkret, pihaknya akan menggelar demo pada Rabu 12 September pukul 10.00 WIB dari HI menuju Istana Negara dengan mengerahkan 10.000 orang."Jika tidak ditanggapi dan RPP tetap ditandatangani kita akan mogok. BUMN strategis seperti Telkom, PLN dan Pertamina akan mogok hingga tingkat operator. Bisa dibayangkan aktivitas warga hari itu akan lumpuh semua," ujarnya. (umi/nrl)