Cak Imin Sebut Pilkada Langsung Tak Efektif, PDIP: Mau Mundur ke Masa Lalu?

Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menanggapi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menyebut pilkada langsung tak efektif. Deddy mempertanyakan apakah Indonesia ingin kembali ke masa lalu saat rakyat tidak terlibat dalam memilih pemimpinnya.

"Pertanyaannya, apakah kita mau mundur ke belakang di mana rakyat tidak terlibat dalam memilih pemimpin mereka? Bangsa-bangsa lain terus berusaha memperbaiki peradaban demokrasi mereka, kenapa kita justru ingin kembali dipangku oleh adab masa lalu yang buruk?" ujar Deddy kepada wartawan, Selasa (23/12/2025).

Deddy mengatakan sistem pilkada saat ini merupakan evaluasi dari penerapan pemilihan tidak langsung yang dinilai banyak negatifnya. Ia menyebut pemilihan saat itu rentan akan politik kekuasaan hingga tak adanya ikatan kepala daerah dengan rakyat.

"Dulu kita mengubah pemilihan kepala daerah dari DPRD menjadi pemilihan langsung karena terlalu banyak negatifnya. Misalnya politik uang dalam pemilihan kepala daerah, politik kekuasaan dan politisasi hukum yang melakukan intervensi dalam pemilihan," kata Deddy.

"Tidak adanya ikatan (bonding) kepala daerah dengan masyarakatnya, menipisnya akuntabilitas kepala daerah terhadap pemilih, dan banyak dampak negatif lainnya," sambungnya.

Ia tak membenarkan alasan biaya yang besar dikeluarkan pemerintah untuk pilkada. Menurutnya, pilkada bisa disatukan dengan pemilu legislatif atau pemilu presiden.

"Jika pemilihan kepala daerah dikaitkan dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah, itu tidak bisa jadi pembenaran. Pilkada bisa disatukan dengan pemilu legislatif atau dengan pemilihan presiden untuk meniadakan biaya pelaksanaan pilkada," kata Deddy.

"KPU, Bawaslu, dan instrumen hukum lainnya bisa 'dipaksa' untuk menekan pemborosan kampanye dan politik uang. Justru pemborosan biaya kandidat sering kali adalah dampak dari ketidakbecusan partai politik, mulai kaderisasi, rekrutmen paslon, hingga mahar parpol," sambungnya.

Ia menyebut berlebihan jika mengaitkan biaya besar pilkada dengan pelaku kecenderungan korupsi. Ia mengatakan sikap koruptif tak terlepas dari karakter kepala daerah hingga sistem pengelolaan dan pengawasan anggaran.

"Juga sangat berlebihan jika mengaitkan biaya besar pilkada dengan kecenderungan perilaku koruptif kepala daerah. Biaya kampanye hanya salah satu faktor dan bukan faktor paling determinan," kata anggota Komisi II DPR RI ini.

"Banyak faktor lain yang menyebabkan terjadinya korupsi oleh kepala daerah. Pertama, tentu dari karakter dan integritas kepala daerah itu sendiri. Kedua, sistem pengelolaan dan pengawasan anggaran serta kebijakan publik. Ketiga, pengawasan publik baik melalui DPRD, media massa, maupun kinerja aparat hukum," tambahnya.

Deddy meminta sistem pilkada tertutup atau dipilih langsung oleh DPRD untuk dikaji lebih dalam. Ia tak ingin kebijakan ini hanya sekadar menjalankan agenda oligarki politik.

"Hemat kami, soal pilkada tertutup oleh DPRD ini baiknya didalami dulu dengan berbagai elemen bangsa. Hendaknya keinginan memperbaiki sistem pemilihan kepala daerah itu datang dari kehendak menjadikan bangsa ini lebih maju peradabannya. Bukan sekedar menjalankan agenda oligarki politik yang tidak linier dengan keinginan rakyat secara umum," ungkapnya.