Pengamat Transportasi: Mengkuningkan Plat Hitam Tidak Adil

Jakarta - Perang angkot (plat kuning) melawan omprengan (plat hitam) belum menemukan solusi perdamaian yang pas. Wacana mengkuningkan plat hitam dinilai tidak menyelesaikan masalah."Kalau ujuk-ujuk plat hitam dikuningkan atau diputihkan itu tidak adil bagi kendaraan umum yang telah mengikuti prosedur perizinan. Apalagi rute-rute mereka sama. Ini tidak menyelesaikan masalah," kata pengamat transportasi dari ITB Suritno kepada detikcom, Sabtu (8/9/2007).Suritno menilai, pengoperasikan plat hitam sebenarnya telah melanggar aturan. Sebab secara formal, omprengan tidak diatur dalam UU."Kalau dikuningkan malah kasihan plat kuning. Justru yang melalui aturan yang benar kok repot, tetapi yang tidak melalui aturan yang benar malah dipermudah," ujar pria yang juga menjabat Direktur Keselamatan Transportasi Darat Departemen Perhubungan ini.Menurut Suritno, diperlukan sistem pengaturan angkutan. "Jika nanti harus dikuningkan maka plat hitam harus mengikuti prosedur izin yang berlaku," kata dia.Suritno mengatakan perlu ada peninjauan kembali trayek yang ada. "Apakah ada demand dan supply bagi plat hitam. Kalau ada, plat hitam yang telah mengurus izinnya dapat membantu plat kuning yang kekurangan kendaraan untuk mengangkut penumpang," terang Suritno.Selain itu, lanjut dia, plat hitam yang telah memiliki izin harus memiliki karakteristik yang berbeda dengan angkot. "Jadi ada perbedaan tarif dan pelayanan misalnya. Tinggal masyarakat yang memilih mana yang akan digunakannya," kata Suritno. (aan/nvt)