.webp)
Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia menanggapi usulan pembentukan provinsi baru di Papua yang berbasis wilayah dan kebudayaan, yakni Saireri. Doli menilai usulan tersebut perlu melihat berbagai pertimbangan, termasuk evaluasi pemekaran provinsi yang telah dilakukan sebelumnya.
Doli mengatakan hingga saat ini pemerintah belum mencabut kebijakan moratorium pemekaran daerah. Dia mengatakan, pada 2022, pemerintah bersama DPR menyepakati pemekaran sejumlah provinsi di Papua sebagai bagian dari kebijakan otonomi khusus dan upaya menjaga stabilitas politik serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Dasar pemekaran itu kemarin memang berdasarkan wilayah adat. Nah, kalau kita bicara tentang berdasarkan pemekaran wilayah adat, memang ada PR satu tersisa kemarin, yaitu di wilayah tanah adat Saireri, dan waktu itu sebetulnya memang sudah diusulkan untuk menjadi Papua Utara," kata Doli kepada wartawan, Kamis (18/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, Doli menilai pemerintah dan DPR saat ini masih perlu melihat perkembangan. Selain itu, saat ini juga masih dilakukan evaluasi terhadap pemekaran provinsi-provinsi baru yang telah dibentuk.
Doli mengakui secara fisik pembangunan infrastruktur pemerintahan di sejumlah provinsi baru di Papua belum berjalan sesuai harapan. Hingga saat ini, kata dia, masih ada beberapa daerah belum memiliki kantor gubernur dan kantor DPRD yang rampung.
"Misalnya, di empat provinsi atau di lima provinsi baru, itu kan sampai sekarang belum berdiri kantor gubernur yang sudah selesai, gitu ya. Kantor DPR yang memang belum juga selesai, gitu," ujarnya.
"Jadi PR-nya juga masih banyak terhadap lima provinsi yang baru itu," sambung dia.
Selain itu, Doli mengatakan anggaran juga harus menjadi pertimbangan penting. Menurutnya, pembentukan daerah otonomi baru membutuhkan anggaran besar.
"Tentu kan pemekaran itu juga membutuhkan biaya juga gitu ya, termasuk biaya pemerintah pusat. Nah, apakah kemudian dengan situasi efisiensi seperti ini, itu masih memungkinkan atau tidak untuk dibuat daerah pemekaran baru di Papua, itu yang harus dipertimbangkan," tuturnya.
Sebelumnya, Prabowo menerima aspirasi dari kepala daerah se-Papua di Istana Negara. Salah satu aspirasi soal pembentukan provinsi baru, khususnya berbasis wilayah dan kebudayaan Saireri.
"Tapi juga dalam konteks kelembagaan ini, izin, Bapak Menteri Dalam Negeri, ada juga aspirasi dari para bupati terutama, di kawasan Saireri, di pesisir utara Papua, untuk membentuk provinsi baru yang basis kebudayaannya adalah Saireri. Itu salah satu dalam topik aspek kelembagaan," ucap Ketua Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus (Otsus) Papua Velix Wanggai, Rabu (16/12/2025).
"Tapi juga tentu adalah aspek penguatan kapasitas pemerintah daerah sehingga dapat menyusun APBD yang berkualitas dan juga ketepatan di dalam berbagai kebijakan-kebijakan," imbuhnya.
Lihat juga Video 'Demi Swasembada Energi, Papua Akan Ditanami Sawit':
(amw/eva)
