Trik Biar Money Politics Tak Sukses

Jakarta - Money politics seperti duri dalam daging jika pemilihan umum menjelang. Agar permainan uang untuk menarik suara masyarakat itu tidak sukses, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) meminta 20 persen dana bantuan parpol untuk pendidikan bagi pemilih."Kalau pemilih kita belum paham betul hak-haknya, jual beli suara pasti akan terjadi terus. Karena itu pendidikan politik sangat diperlukan agar kualitas pemilu kita betul-betul seperti yang kita harapkan."Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum JPPR Irvan Mawardi saat RDPU dengan Pansus Parpol di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (06/09/2007).Ketua Program pendidikan pemilih JPPR Ahmad Muttaqin menyuarakan hal yang sama. Menurutnya, luasnya kesadaran pemilih tentang hak-haknya akan menjadikan kualitas pemilu semakin baik."Sehingga proses demokrasi untuk mencari pemimpin-peminpin yang baik akan dapat kita jalani dengan lancar. Bukan membeli kucing dalam karung," ujarnya.Menaggapi hal itu, Wakil Ketua Pansus RUU Parpol Nasir Djamil menyambut baik usulan tersebut. Namun bukan berarti langsung diiyakan, karena semua usulan akan dibahas kembali dalam rapat pansus dengan pemerintah."Kita sambut baik semua masukan. Kita akan beri kesempatan pada masyarakat untuk ikut mendesain UU ini. Agar UU yang dihasilkan nanti dapat diterima semua pihak," kata Nasir Djamil.Anggota pansus dari FPAN Sayuthi Alsyatri meminta pada LSM maupun ormas-ormas masyarakat yang memberi masukan dala pembahasan UU parpol dan susduk mempertimbangkan realitas dan cita-cita kesejahteraan."Jadi jangan hanya mengusulkan sesuatu yang ideal. Tapi pastikan kalau kita keluar dari kotaknya Depdagri, kita juga aman untuk kepentingan kesejahteraan rakyat," pungkasnya. (yid/ana)