.webp)
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan seluruh kebijakan KKP diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Penegasan ini disampaikan saat menerima audiensi Gerakan Nelayan Pantura.
Ketua Gerakan Nelayan Pantura Kajidin menilai nelayan selama ini telah berperan aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah. Nelayan, kata dia, patuh terhadap aturan, membayar pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), namun masih kerap menghadapi persoalan saat beroperasi di laut.
"Kami berharap kebijakan KKP benar-benar melindungi nelayan. Kalau ada kekurangan dokumen, seharusnya diselesaikan di darat, bukan justru menjadi masalah ketika kami sudah melaut," kata Kajidin dalam keterangan tertulis, Rabu (17/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam forum yang diselenggarakan di Kantor KKP, Jakarta Pusat (17/12) itu, nelayan menyampaikan persoalan di lapangan, mulai dari keamanan laut, dokumen kapal, alat tangkap ramah lingkungan, hingga distribusi dan pengawasan BBM.
Perwakilan nelayan Juana, Purnomo, menekankan pentingnya kejelasan kebijakan pemeriksaan kapal demi kepastian hukum dan kenyamanan kerja, karena masih ada kesalahpahaman terkait dokumentasi dan pengawasan.
Menanggapi hal itu, Trenggono menegaskan KKP terus menyempurnakan kebijakan agar lebih berpihak pada nelayan, dengan pengawasan yang ditujukan memberi kepastian hukum sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya ikan.
"Keluhan nelayan bukan pada PSDKP. Kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain untuk memastikan kebijakan pengawasan berjalan selaras dan tidak menimbulkan kesalahpahaman," kata Trenggono.
Ia menjelaskan, salah satu kebijakan yang diambil adalah perubahan skema PNBP perikanan dari sistem pra-produksi menjadi pasca-produksi. Dengan skema tersebut, nelayan dapat melaut terlebih dahulu, kemudian kewajiban PNBP dihitung berdasarkan hasil tangkapan.
"Kita ingin nelayan fokus melaut. Dapat berapa, kita hitung bersama. Ini bagian dari upaya meringankan beban nelayan," ujarnya.
Selain itu, KKP mendorong penangkapan ikan terukur guna mengurangi tekanan di wilayah tertentu dan mencegah konflik antar nelayan. Kebijakan ini diharapkan membuat nelayan tidak perlu melaut jauh sehingga operasional lebih efisien.
Trenggono menegaskan kebijakan alat tangkap ramah lingkungan dan pengaturan BBM diterapkan demi menjaga laut sebagai sumber penghidupan nelayan dalam jangka panjang. Ia memastikan setiap masukan nelayan akan dicatat dan ditindaklanjuti.
"Kami ingin nelayan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Semua kebijakan KKP diarahkan untuk itu, termasuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih," pungkasnya.
Simak juga Video 'Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Ditargetkan Rampung Akhir 2025':
(akn/ega)
