Pembersihan Kolong Tol Harus Dibarengi Kebijakan Hulu

Jakarta - Pembersihan pemukiman kolong tol oleh Pempov DKI Jakarta dinilai tidak menuntaskan akar masalah, yakni kemiskinan di perkotaan. Penggusuran itu hanya mengelupas persoalan kulitnya saja, bila tidak dibarengi oleh persoalan hulu, yakni penuntasan minimnya akses masyarakat miskin ke fasilitas publik. Pandangan itu dilemparkan oleh sosiolog dari Universitas Airlangga, Bagong Suyanto, pada detikcom, Kamis (6/9/2007)."Jika hanya persoalan hilirnya saja, nggak akan selesai. Urbanisasi tidak dapat dihentikan. Pemprov harus mengakui, bahwa pemprov belum memiliki solusi yang menyeluruh," kata Bagong.Namun, ia mengakui ada wilayah publik yang tidak diperkenankan untuk dihuni atas alasan keamanan seperti kolong tol itu. Akan tetapi penggusuran hanya akan menimbulkan kucing-kucingan dengan petugas jika tidak dibarengi dengan penuntasan persoalan kesejahteraan."Lihat saja nanti. Dua tiga bulan akan kembali lagi, kucing-kucingan. Bayar ke oknum petugas atau sekadar membobol PDAM. Itu selama tidak ada akses warga miskin memperoleh pemukiman yang layak seperti kredit rumah atau kependudukan yang mudah dan murah," tandas peneliti UNDP ini.Menanggapi beberapa warga kolong tol yang bandel, yang sebenarnya sanggup hidup di pemukiman normal namun tetap bertahan, ia punya jawaban sendiri. "Ya tidak aneh sudah punya televisi, kulkas, atau HP, tapi untuk bikin KTP dan kredit rumah saja dipersulit. Rusun yang disediakan jauh dari aktivitas ekonomi," ucapnya.Sejak Selasa 4 September, Pemprov DKI lewat Pemkot Jakarta Utara membersihkan pemukiman warga kolong tol. Tiap KK diberi uang pengganti yang disebut uang kerohiman Rp 1 juta per KK. Meski demikian, 55 warga kolong tol Warakas dan Sungai Bambu yang belum memperoleh uang kerohiman pun ikut digusur (Ari/nrl)