.webp)
Polemik muncul setelah Aceh meminta bantuan kepada PBB dalam penanganan pascabencana di wilayahnya. Dirangkum dari detikSumut, surat resmi tersebut dilayangkan kepada PBB setelah sejumlah titik di Bumi Serambi Makkah dihantam banjir bandang dan tanah longsor beberapa pekan lalu.
Bencana yang terjadi pada Rabu (26/11) tersebut merusak sejumlah titik di 18 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, dilaporkan Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Tengah menjadi kawasan terdampak paling parah.
Permintaan keterlibatan PBB dalam penanggulangan bencana di Aceh diungkapkan oleh juru bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA. ia mengatakan permintaan ini didasari oleh pengalaman saat Aceh dilanda bencana gempa dan tsunami pada Desember 2004.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dirangkum dari detikNews, Pemerintah Provinsi Aceh mengirim surat permintaan bantuan kepada United Nations Development Program (UNDP) dan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF). Seperti disebutkan sebelumnya, dua lembaga itu memiliki pengalaman saat masa pemulihan dan rehabilitasi pascabencana tsunami di Aceh pada 2004.
"Benar (sudah melayangkan surat), (karena) mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan. Kami rasa sangat dibutuhkan," kata Muhammad MTA.
"Secara khusus pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004 seperti UNDP dan UNICEF," kata Muhammad MTA dilansir detikSumut, Senin (15/12).
Tindakan Aceh ini tentu saja berseberangan dengan sikap Prabowo yang ingin menyelesaikan masalah pascabencana melalui tangan pemerintah. Hal itu ia sampaikan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga menyinggung tentang adanya pihak-pihak yang mendorong agar bencana di Sumatera ditetapkan sebagai bencana nasional. Terkait hal ini, dirinya menyebut situasi bencana di tiga provinsi bagian utara Sumatera itu masih terkendali.
"Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Saya monitor terus, ya," kata Prabowo dalam rapat tersebut.
Lebih lanjut dirinya menyebutkan saat ini pemerintah tengah mencanangkan proses rekonstruksi dan rehabilitasi di titik-titik bencana. Seperti ditulis detikSumut, Prabowo menegaskan masa pemulihan akan berjalan hingga tiga bulan ke depan.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian melaporkan soal tindak lanjut penambahan anggaran ke sejumlah pemda kepada presiden. Ia mengatakan jika dana total sebesar Rp 268 miliar sudah diterima semua pemprov, pemkab, atau pemkot di Sumatera untuk menangani bencana.
"Kemudian, untuk anggaran BTT (belanja tidak terduga) yang Bapak sudah tambahkan, totalnya Rp 268 miliar. Kami sudah cek, Pak, tiga hari langsung masuk," kata Tito.
Terkait tindakan yang dilakukan oleh Aceh kepada PBB, Tito mengatakan jika dirinya akan mempelajarinya terlebih dahulu. Ia tidak memberikan banyak komentar terkait hal tersebut. Tito juga mengaku belum sempat membaca surat permintaan bantuan yang dimaksud.
"Saya belum baca, saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa," kata Tito.
Lalu apa makna sikap Aceh ini? Apakah hal ini sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah pusat untuk mendorong percepatan pemulihan di wilayah bencana atau Aceh meragukan kapasitas pusat dalam pengendalian bencana? Bagaimana mekanisme tepat yang seharusnya dilakukan daerah dalam meminta bantuan dari luar? Ikuti perkembanganya dalam detikSore!
Beralih ke Jawa Barat, detikSore akan menelisik lebih dalam soal aturan terbaru Dedi Mulyadi soal penghentian penerbitan izin perumahan. Mengutip detikJabar, Gubernur Jawa Barat memperluas kebijakan penghentian sementara penerbitan izin perumahan yang sebelumnya hanya berlaku di kawasan Bandung Raya. aturan tersebut kini telah resmi diberlakukan di seluruh wilayah Jawa Barat.
Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin Perumahan di Wilayah Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan pada 13 Desember 2025. Sejauh mana efeknya? Ikuti diskusinya dengan Jurnalis detikJabar dalam Berita Nusantara.
Jelang petang nanti, detikSore akan mengulas konsep baru yang diusung oleh Soundrenaline 2025. Seperti diketahui, Soundrenaline 2025 sudah berjalan di sejumlah daerah. Di setiap daerah, perhelatan musik ini dilaksanakan di sejumlah titik. Bukan tanpa alasan, Soundrenaline memiliki pesan khusus yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Apa pesan tersebut? Siapa saja musisi dan seniman yang terlibat dalam Soundrenaline 2025 ini? Ikuti obrolannya dalam Sunsetalk.
Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.
"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"
