.webp)
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah RI (UMKM) menjalin kolaborasi strategis dengan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI).
Kerja sama ini dilakukan sebagai upaya dalam membangun dan memperkuat ekosistem UMKM yang tangguh dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Sekretaris KemenUMKM, Arif Rahman Hakim mewakili Menteri UMKM, Maman Abdurrahman dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ADKASI di Jakarta, menyampaikan apresiasi kepada ADKASI atas upaya dan dukungannya dalam memperkuat pengembangan UMKM sebagai penggerak utama perekonomian nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mewakili Menteri UMKM, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ADKASI atas komitmennya untuk bersama-sama membangun ekosistem UMKM yang tangguh dan berdaya saing," ujar Arif, dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12/2025).
Sebagai langkah konkret, KemenUMKM dan ADKASI menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) yang bertujuan memperkuat dukungan kelembagaan dan kebijakan bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh daerah.
"Semoga nota kesepahaman ini menjadi langkah awal dari kerja sama yang berkelanjutan serta mampu memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi masyarakat," kata Arif.
Arif juga mengajak seluruh anggota ADKASI untuk bergerak bersama untuk memperkuat UMKM sebagai fondasi ekonomi bangsa. Arif meyakini dukungan DPRD kabupaten akan mendorong lahirnya kebijakan UMKM yang lebih progresif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika zaman, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi digital dan persaingan global.
"Saya yakin, dengan dukungan ADKASI, kita dapat menghadirkan kebijakan UMKM yang lebih berpihak kepada pengusaha UMKM dan relevan dengan kebutuhan di lapangan," ujar Arif.
Lebih lanjut, Arif menegaskan kerja sama ini tidak boleh berhenti pada tataran formalitas, melainkan harus menjadi komitmen bersama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan.
"Peran DPRD kabupaten sangat strategis, tidak hanya dalam fungsi legislasi dan penganggaran, tetapi juga dalam memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat konkret bagi masyarakat, khususnya pengusaha UMKM," kata Arif.
Saat ini, UMKM mendominasi skala usaha di Indonesia dan berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja serta pemerataan ekonomi. Namun demikian, Arif mengakui tantangan yang dihadapi pengusaha UMKM juga tidak ringan.
"Oleh karena itu, pengembangan UMKM tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga perwakilan rakyat di tingkat kabupaten," ujar Arif.
Dalam konteks tersebut, Arif menilai kolaborasi dengan ADKASI menjadi sangat strategis, mengingat pengusaha UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia.
(prf/ega)
