.webp)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara perlu bersikap tegas dalam mengelola sumber daya dan tidak tunduk pada segelintir pihak, termasuk korporasi, pascabencana di Sumatera. Prabowo meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindak tegas anggota yang terlibat dalam penyelundupan.
Penegasan itu disampaikan Prabowo saat menutup sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025). Menurut Prabowo, salah satu pelajaran besar yang harus diambil adalah pentingnya pengelolaan sumber daya nasional secara disiplin.
Prabowo menyoroti masih banyaknya kebocoran yang terjadi akibat praktik ilegal, seperti pembalakan hutan, pertambangan ilegal, dan penyelundupan, yang berdampak besar terhadap ekonomi dan lingkungan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pelajaran yang kita simak dari ini semua bahwa kita perlu benar-benar mengelola sumber daya kita. Banyak sekali sumber daya kita yang bocor, sedikit demi sedikit kita tutup," kata Prabowo.
Prabowo mengambil contoh kasus penyelundupan tambang ilegal di Bangka Belitung yang diungkap beberapa waktu lalu. Prabowo mendapat laporan adanya anggota TNI-Polri yang terlibat. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri dan Panglima TNI menindak tegas anggota yang terlibat dalam kasus penyelundupan.
"Ini mewaspadai kita. Penyelundupan ini menyebabkan kerugian besar bagi ekonomi kita. Contoh dari Bangka, penyelundupan timah yang sudah berjalan cukup lama. Saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas TNI yang terlibat, dapat laporan juga petugas Polri terlibat, dan beberapa instansi," ujarnya.
"Ini benar-benar saya harap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini. dan juga kegiatan-kegiatan ilegal, pelanggaran hukum, ini harus kita hadapi dengan serius," lanjut Prabowo.
Prabowo menekankan bahwa arah pengelolaan ekonomi dan sumber daya harus kembali pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ketum Partai Gerindra itu mengingatkan bahwa negara tidak boleh kalah oleh kepentingan korporasi.
"Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta, tetapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara," tegasnya.
Prabowo menegaskan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," ucapnya.
Mantan Danjen Kopassus itu mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan mencabut dan menguasai kembali jutaan hektare lahan konsesi serta menghentikan sementara penerbitan izin baru di sektor kehutanan dan pertambangan untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.
"Pemerintah sudah 4 juta hektare sudah kita kuasai kembali, sudah kita cabut, dan tahun ini tidak ada satu pun izin yang dikeluarkan atau diperpanjang," kata Prabowo.
Simak Video: Prabowo Dapat Laporan Ada Oknum TNI-Polri Lindungi Penyelundupan
