Negara Pengguna Selat Malaka Beri Bantuan Pemeliharaan

Jakarta - Banyaknya negara pengguna Selat Malaka membuat mereka berkomitem memberikan bantuan kepada pemilik selat. Bantuan yang akan diberikan itu berupa alat-alat yang mendukung navigasi dan pelayaran.Negara pemilik Selat Malaka adalah Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Sedangkan negara pengguna Selat berjumlah puluhan negara, antara lain negara-negara dari Amerika, Jepang, Cina, dan Korea."Ini bagaimana caranya mengatur mekanisme agar negara pengguna bisa memberikan dukungan pada negara pemilik untuk memelihara selat agar memenuhi 3 syarat," kata Dirjen Perhubungan Laut Harijogi di sela-sela rapat kerja tahunan Departemen Perhubungan di Gedung Dephub, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2007).Tiga syarat itu, lanjut dia, adalah keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan.Komitmen negara pengguna selat tersebut, mengemuka dalam Singapore Meeting yang dibuka 4 September 2007, dan hingga kini masih berlangsung."Tahap tender ini ada 6 proyek bantuan dari negara pengguna selat," ujarnya.Menurut Harijogi, proyek ini untuk penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) di Selat Malaka yang rusak akibat terjangan tsunami agar memenuhi persyaratan lalu lintas kapal internasional."Seperti Indonesia yang sudah melaksanakan elektronic navigational charge (ENC). Begitu alat ini dipasang akan terwujud peta dan terlihat benda-benda bergerak yang akan melewati jalur yang ditempuh," imbuh dia.Harijogi menjelaskan, di Selat Malaka ini setiap hari ada 400 kapal super tanker yang melintas, dan 24 kapal tanker yang menyeberang didukung dengan cuaca yang tidak selalu baik."Kalau tidak diamankan bisa terjadi tabrakan antara yang melintas dan yang menyeberang," tandas Harijogi.Singapore Meeting dilakukan untuk ketiga kalinya. Pertemuan ini dilakukan antara negara pengguna dan pemilik Selat Malaka. Pertemuan pertama diadakan di Jakarta tahun 2005, sedangkan yang kedua di Kuala Lumpur 2006.Pertemuan digagas akibat timbulnya opini yang akan menjadikan Selat Malaka menjadi kawasan internasional. Namun, ketiga negara pemilik tidak setuju karena dengan begitu maka siapa saja bisa memasuki kawasan internasional. (mly/nvt)