PT DI Dinyatakan Pailit, Pesanan CN-235 Dephan Terganggu

Jakarta - Departemen Pertahanan (Dephan) menyayangkan PT Dirgantara Indonesia (DI) yang diputus pengadilan pailit. Kondisi badan usaha milik negara strategis (BUMNIS) ini akan mempengaruhi BUMNIS yang lain."Kemungkinan akan mempengaruhi, tapi saya harus bicara dengan Menneg BUMN dan Menteri Perindustrian," kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono usai pertemuan dengan sejumlah atase pertahanan negara asing di Hotel Shangri-La, Jl Pejompongan, Jakarta Pusat, Rabu (5/9/2007).Hal itu dikatakan Juwono terkait keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menyatakan PT DI pailit. Juwono mengakui, keputusan ini akan menghambat pemesanan pesawat oleh Dephan."Dephan pesan pesawat CN-235. Pesanan ini sedikit terganggu," jawab Juwono.Menurut Juwono, PT DI memang telah dilanda persoalan utang di masa lampau, sehingga secara ekonomi menjadi masalah. "Tapi kita harapkan tidak terlalu lama, sehingga nanti kelancaran untuk kemandirian industri pesawat terbang bisa dipulihkan kembali," jelasnya.Pendapat senada juga diutarakan oleh Dirjen Sarana Pertahanan Dephan Marsekal Muda TNI Slamet Prihatino, yang berharap BUMNIS tersebut bisa menyelesaikan semua persoalannya. "Kita harapkan, PT DI bisa menyelesaikan masalahnya, karena itu salah satu kemandirian bangsa," ucapnya.Mengenai pesawat yang dipesan Dephan dari PT DI, diakui Slamet, memang sudah lewat jatuh tempo dari tahun 1996. Kenyataan ini yang selalu Dephan pertanyakan dan terus menjatuhkan denda kepada PT DI.Diterangkan Slamet, saat kunjungan Presiden SBY ke Bandung, PT DI menyatakan memiliki stok pesawat yang banyak. "Tapi kita tidak tahu pesawat seperti apa? Katanya kalau pesawat-pesawat itu dibeli, mereka akan runing lagi. Tapi kita kan juga worry. Yang dulu saja belum beres," tandasnya.Slamet menilai pihak manajemen PT DI telah kliru dalam menerapkan penjualan produknya. Seharusnya, di perusahaan luar negeri yang bergerak di bidang pembuatan pesawat lebih mementingkan kebutuhan di dalam negerinya dulu."Semestinya, kalau benar perusahaan di luar (negeri), biasanya pasar yang dikuasai di dalam negeri dulu. Setelah di dalam negeri kuat, maka go luar negeri. Tapi mereka keliru, mereka justru ke luar dulu," terang Slamet lagi.Slamet mengakui kemampuan teknis SDM di dalam negeri yang tidak kalah dengan negara asing dalam membuat teknologi pesawat. Tapi sayangnya, saat ini justru yang digunakan adalah orang-orang asing. (zal/nrl)